JAKARTA, KOMPAS — Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadwalkan rapat paripurna untuk memilih, mengesahkan, sekaligus melantik wakil presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Dua nama calon wakil presiden usulan Presiden Prabowo Subianto berpeluang diserahkan ke MPR paling cepat pada pekan depan.
Kepastian jadwal tersebut diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR yang dihadiri pimpinan MPR, pimpinan seluruh fraksi MPR, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Rapat gabungan digelar untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan, rapat gabungan menyepakati empat poin krusial untuk mengisi kekosongan kursi RI 2. Selain menetapkan tanggal pemilihan dan pelantikan, pimpinan MPR langsung melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo pada hari ini, Jumat, guna meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden.
Sesuai ketentuan, Presiden memiliki tenggat waktu hingga 14 hari sejak surat diterima untuk menyodorkan dua nama calon. Saat ditanya peluang nama-nama tersebut sudah diserahkan oleh Presiden pada pekan depan, Muzani memberi sinyal positif.
”Insya Allah,” ujar Muzani, Jumat.
Muzani menjelaskan, meski Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberi waktu selambat-lambatnya 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang memilih wakil presiden, pimpinan lembaga negara sepakat agar proses pengisian kekosongan jabatan dilakukan sesegera mungkin.
”Intinya adalah makin cepat makin baik. Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya tidak terlalu lama,” tambahnya.
UUD 1945 menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana, tidak disebutkan dalam penjelasan pasal itu.
Untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai tata tertib dan konstitusi, MPR membentuk dua instrumen khusus, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc. Masing-masing tim beranggotakan 36 orang, yang merepresentasikan lima persen dari total anggota MPR yang berasal dari unsur fraksi partai politik dan kelompok DPD.
Tim verifikasi bertugas memeriksa keabsahan seluruh dokumen administrasi dan pemenuhan syarat calon wakil presiden yang disodorkan Presiden. Tim ini dipimpin oleh salah satu pimpinan MPR.
Sementara itu, tim ad hoc yang diketuai tiga wakil ketua MPR bertugas merumuskan dan menyiapkan rancangan Ketetapan (Tap) MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih hasil Rapat Paripurna 2 Desember.
Terkait latar belakang dua nama yang akan diusulkan Presiden, apakah berasal dari partai politik koalisi atau kalangan profesional nonpartai, Muzani menyebut konstitusi memberikan keleluasaan kepada Presiden.
”Menurut UUD 1945 menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana, tidak disebutkan dalam penjelasan pasal itu,” kata Muzani.
Meski demikian, ia meyakini Presiden tetap akan mempertimbangkan berbagai dinamika dan masukan sebelum memutuskan dua nama tersebut.
Secara terpisah, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menegaskan bahwa kewenangan penentuan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Ia meminta semua pihak, termasuk partai-partai politik, menghormati hak prerogatif konstitusional tersebut.
”Kalau cawapres yang akan dikirim kepada kami di MPR, itu domain penuh Pak Presiden. Domain untuk calon wapres diajukan oleh Pak Presiden, titik. Jadi kalau mau lobi, lobilah ke Pak Presiden atau kawan-kawan dekat beliau,” ujar politisi senior PDI-P yang akrab disapa Bambang Pacul itu.
Menanggapi santernya isu yang menyebut sejumlah figur dari PDI-P seperti Puan Maharani hingga Pramono Anung berpeluang masuk bursa cawapres, Bambang enggan berspekulasi. Ia menegaskan posisinya saat ini berbicara dalam kapasitas sebagai pimpinan MPR yang harus menjaga netralitas kelembagaan.
”Itu otoritas organisasi masing-masing. Saya hari ini pimpinan MPR, tidak berada pada posisi mewakili organisasi (partai). Ini mohon dimaafkan, saya harus bicara atas dasar peraturan perundang-undangan dan konstitusi yang ada, jangan sampai bias,” kata Bambang.
Bambang juga enggan mengomentari dinamika personal terkait pernyataan Gibran yang sempat menyinggung permohonan maaf serta penyesalannya terhadap partai. Menurut dia, hal tersebut merupakan wilayah etis yang sepenuhnya diserahkan kepada penilaian publik.
”Begitu saya masuk ke wilayah personal, itu bawa perasaan dan bisa bias dengan jabatan yang saya emban hari ini sebagai pimpinan MPR. Apalagi MPR sedang punya gawe besar konstitusi setelah sekian lama, dan sorotan publik sekarang tertuju ke MPR,” kata Bambang.
