HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mempercepat pengadaan lahan untuk pembangunan Jembatan Kembar Barombong. Namun, rencana pembangunan akses penghubung yang dinantikan masyarakat tersebut masih terkendala sengketa kepemilikan tanah.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah memberikan arahan agar proses pembebasan lahan dipercepat.
Arahan tersebut merupakan respons atas aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kebutuhan akses jalan di kawasan Barombong, terutama untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
Meski demikian, pemerintah belum dapat melakukan pembayaran ganti rugi karena masih terdapat sejumlah pihak yang saling mengklaim kepemilikan atas tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan.
“Bapak Wali Kota (Pak Appi), ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
“Warga yang saling klaim pemilik lahan dengan hak alas dan sertipikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambat pembangunan, tapi kembali ke warga sendiri yang saling klaim punya legalitas,” tambah Izhar, menanggapi keluhan di media sosial.
Ia menjelaskan, berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, ditemukan sejumlah klaim kepemilikan dengan dasar alas hak yang berbeda.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena adanya gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
Selain gugatan, terdapat pula somasi dari salah seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan tanah pemerintah.
“Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” jelasnya.
Izhar mengatakan, pemerintah tidak ingin terburu-buru membayarkan ganti rugi kepada salah satu pihak karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kapan ketika kita lakukan langkah pembayaran salah satu lahan, makan menjadi masalah di kemudian hari. Karena disi lain, ada pihak yang klaim pemilik tanah dengan legalitas sertipikat. Ini kami masih lakukan solusi lain,” lanjutnya.
Dari hasil penelusuran sementara, terdapat tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Masing-masing pihak memiliki dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah yang berbeda sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memastikan status hukumnya.
Di sisi lain, PT GMTD juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan luas yang diperkirakan mencapai sekitar delapan hektare.
Izhar menegaskan, persoalan pengadaan tanah menjadi tanggung jawab Pemkot Makassar. Sementara pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab pada proses pengadaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan, sedangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan melalui pendanaan APBN,” terangnya.
Dengan pembagian kewenangan tersebut, penyelesaian sengketa lahan menjadi tahapan penting agar pembangunan fisik jembatan oleh pemerintah pusat dapat dilanjutkan.
Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum.
“Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari,” tutup Izhar. (*)
