Kementerian Keuangan menargetkan proses uji tuntas atau due diligence rencana pengambilalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh rampung pada Desember 2026.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani mengatakan, proses pengalihan saham tersebut masih dibahas bersama Badan Pengaturan (BP) BUMN, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dan Kementerian Perhubungan.
Pembahasannya mencakup uji tuntas, valuasi, hingga penyiapan dasar hukum pengalihan saham perusahaan tersebut.
“Uji tuntas ini kami targetkan selesai di Desember 2026. Dengan demikian nanti substansi yang ada di dalam uji tuntas akan menguatkan rancangan perpres yang saat ini sedang kami persiapkan secara paralel juga,” ujar Evita dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, di Jakarta, Jumat (13/11).
Pemerintah Siapkan PerpresEvita mengatakan, pemerintah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) secara bersamaan dengan proses uji tuntas. Dengan demikian, hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat menjadi dasar penguatan regulasi pengalihan saham PSBI.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan pendampingan dalam proses tersebut. Hingga saat ini, pembahasan dengan Jamdatun masih berlangsung.
Evita menyatakan, pemerintah akan memastikan operasional layanan kereta cepat Whoosh tetap berjalan selama proses pengalihan saham berlangsung. Pemerintah juga ingin memastikan kewajiban keuangan proyek tersebut dikelola secara terukur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.
Di sisi lain, ia menuturkan pemerintah masih menunggu hasil uji tuntas untuk melihat rekomendasi yang dihasilkan berkaitan dengan kemungkinan penyesuaian tenor pembiayaan proyek Whoosh.
“Dan secara prinsip pemerintah menghormati perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan CDB (China Development Bank) dan pengaturan terkait dengan pembiayaan maupun langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan tentu akan dikelola secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Evita.
