Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan alasan pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi perdagangan online atau melalui sistem elektronik (PMSE).
Suahasil mengatakan pemungutan PPN tersebut guna menjaga keadilan di pasar antara perdagangan digital dengan konvensional.
Saat konferensi pers APBN Kita, Suahasil mencontohkan jika masyarakat membeli tisu di toko konvensional atau offline dikenakan PPN 11%, sedangkan jika melalui toko online tidak dikenai pajak.
Karena itu, Suahasil menilai perlu adanya keadilan di pasar masyarakat.
"Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field," ucap Suahasil saat konferensi pers, Jumat (13/11/2026).
Pilihan Redaksi
TikTok Shop Pisah dari TikTok, Ada Aplikasi Sendiri Khusus Ecommerce
Lipstick Effect Buat Warga RI Masih Belanja Online Meski Ekonomi Sulit
Suahasil menekankan esensi kebijakan pungutan PPN tersebut demi kesetaraan antara perdagangan konvensional dan digital.
"Jadi menjaga level playing field ini, esensi dari PMSE yang sedang dimulai diterapkan ini," kata Menkeu.
Sementara Dirjen Pajak Bimo Wijayanti mengatakan bahwa sesuai dengan PMK 37 tahun 2026 yang merupakan dasar pemungutan PPH Pasal 22 PMSE mulai berlaku 1 Oktober 2026.
Direktorat Jenderal Pacak juga sudah menunjuk 4 marketplace untuk melakukan pemungutan, yakni Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.
Adapun realisasi dari implementasi program ini akan mulai dilaporkan di bulan November ini, jadi 15 November pembayarannya, kemudian 20 November pelaporannya.
"Jadi mohon ditunggu, nanti kami akan sampaikan figurnya secara lebih tepat," ujar Bimo saat konferensi pers APBN Kita.
