JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berupaya melindungi seluruh ekosistem ketenagakerjaan, baik pemberi kerja maupun pekerja.
“Walau isinya dianggap terlalu berpihak pada pekerja/buruh, bukan berarti mereka menjadi lantas kebal terhadap hukum. Di dalam UU No 27/2026 mengandung hak, kewajiban, dan sanksi pidana/administrasi bagi siapapun di ekosistem ketenagakerjaan yang melanggar,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrian dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri pada acara Sosialisasi UU No 27/2026 secara hibrida, Jumat (13/11/2026).
Sosialisasi ini mengundang perwakilan perusahaan dan serikat pekerja di seluruh Indonesia. Acara tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Siaran dapat diakses melalui tautan streaming youtube.
Indah menjelaskan, dulu UU Cipta Kerja dipersepsikan berpihak kepada pengusaha karena menggunakan rezim penciptaan kerja yang pro investasi. Kenyataannya, banyak substansi UU yang berpihak kepada pekerja. Misalnya adalah kompensasi kepada pekerja kontrak dan jaminan kehilangan pekerjaan di mana pemerintah ikut berkontribusi dalam iuran.
UU No 27/2026 merespon amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024. DPR menginisiasi, tetapi pemerintah ikut memberikan masukan dari hasil serap aspirasi pemangku kepentingan di pasar kerja.
Kemenaker, Indah melanjutkan, menganggap UU No 27/2026 mengandung sejumlah keunikan dibanding UU Cipta Kerja ataupun UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pertama, pengaturan hubungan kerja tertentu.
Perkembangan teknologi dan digitalisasi melahirkan bentuk kerja fleksibel, termasuk pekerjaan di luar kantor. Ketentuan teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri.
Pola hubungan kemitraan pun akan diatur melalui UU tersendiri. Kemenaker juga merencanakan pengaturan teknis bagi pekerjaan nelayan, tenaga kesehatan, serta pekerja seni dan industri kreatif.
Kedua, kewajiban dana cadangan pesangon. Pengusaha wajib menyiapkan dan mengamankan dana cadangan pesangon sejak awal karyawan diangkap tetap. Tujuannya untuk mengantisipasi jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau masalah keuangan perusahaan.
Pengelolaan dana cadangan pesangon nantinya akan dilakukan oleh lembaga pemerintah. UU ini memberikan masa transisi sampai Oktober 2027 bagi perusahaan.
Mulai sekarang, perusahaan disarankan berbenah. Belum ada kejelasan apakah semua dana yang ada di DPKK (Dana Pensiun Pemberi Kerja), DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), dan BUMN Dana Pensiun setelah UU terbit disetor semua ke lembaga pemerintah yang ditunjuk. Indah menyebut dia pun masih menunggu arahan untuk pembuatan aturan teknis.
Ketiga, memperhatikan ketahanan usaha mikro dan kecil. Mereka dibolehkan memberikan upah berdasarkan kesepakatan, tetapi nilainya 50 persen dari upah minimum yang berlaku. Tujuannya adalah mencegah pekerja di sektor itu jatuh miskin.
Keempat, pemagangan diperjelas bukan sebagai hubungan kerja, melainkan murni sebagai proses pelatihan kerja. Dengan begitu, praktik pemagangan bakal terhindar dari perilaku pemakaian tenaga kerja murah.
Kelima, mogok kerja harus dilakukan secara sah dan tertib. Di sisi lain, pengusaha dilarang memecat serikat pekerja yang melakukan mogok secara tertib.
Pengurus serikat pekerja di perusahaan tetap diwajibkan bekerja seperti biasa dan perusahaan tidak lagi diwajibkan menyediakan kantor khusus bagi serikat demi mendorong produktivitas.
Keenam, prinsip dasar perlindungan mulai pra bekerja. UU No 27/2026 melarang penahanan ijazah. Masa percobaan sudah dihitung sebagai masa kerja.
Ketujuh, perlindungan bagi karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). UU No 27/2026 mengantur mereka hanya boleh dikontrak tiga kali. Kontrak pertama berdurasi maksimal dua tahun, perpanjangan kontrak berikutnya maksimal satu tahun, dan perpanjangan selanjutnya juga maksimal berdurasi setahun.
Kedelapan, pembatasan PHK. UU No 27/2026 memperketat dan memperkecil celah PHK dengan menetapkan 15 alasan PHK. “Kunci keberhasilan implementasi kepatuhan UU No 27/2026 adalah dialog sosial,” ujar Indah.
Diskusi dalam sosialisasi itu diwarnai kekhawatiran dari pelaku usaha dan serikat pekerja terkait transisi regulasi ketenagakerjaan baru. Dari sisi pengusaha misalnya, pertanyaan antara lain mengemuka pada teknis penyesuaian kontrak PKWT (batas perpanjangan, status habis kontrak, dan rehire).
Ada pula pertanyaan tentang kejelasan jenis pekerjaan alih daya, mekanisme cuti besar/cuti bersama, serta nasib dana cadangan pesangon yang sudah dimiliki perusahaan. Perwakilan pengusaha yang melontarkan pertanyaan antara lain dari PT Kino Indonesia Tbk, SJE Indonesia, dan PT Meiji Indonesia.
Sementara itu, pihak perwakilan serikat pekerja (seperti Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali) menyoroti perlindungan hak normatif. Di antaranya adalah rumusan ideal uang pisah dalam perjanjian kerja bersama.
Isu lain adalah batasan mogok kerja yang sah, serta desakan agar pengawas ketenagakerjaan turun langsung mencegah praktik PHK berkedok alasan tidak jelas.
Sejauh ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia belum memberikan keterangan pers resmi merespons UU 27/2026. Keterangan pers dari Apindo terkait regulasi ini diedarkan terakhir kali pada 30 September 2026 atau hampir sebulan sebelum UU No 27/2026 ditetapkan.
Saat itu, Apindo berpendapat draf RUU No 27/2026 hanya sekadar mengembalikan pengaturan ke UU No 13/2003, yang ditetapkan 23 tahun silam. Tidak ada pembaruan mendasar untuk menjawab kondisi mutakhir.
Padahal tantangan semakin kompleks. Misalnya adalah ketidakpastian geopolitik dan pergeseran geoekonomi, perubahan perdagangan dan rantai pasok global, persaingan menarik investasi, serta tuntutan peningkatan produktivitas.
Perubahan teknologi, transisi hijau, dan perubahan iklim, menurut Apindo, juga menuntut penyesuaian proses produksi, model usaha, serta keterampilan pekerja. Apalagi, saat ini Indonesia menghadapi 3–4 juta angkatan baru yang masuk ke pasar kerja, porsi pengangguran muda yang mencapai 17 persen, tingginya pekerjaan informal, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja.
Di samping itu, pengusaha sedang menghadapi kenaikan biaya energi dan bahan baku, melemahnya permintaan global dan domestik, potensi meningkatnya suku bunga pinjaman, dan melemahnya daya beli.
Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, menegaskan, pelindungan pekerja, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan usaha harus menjadi satu agenda yang saling memperkuat.
“Pekerja membutuhkan kepastian hak dan penghasilan yang layak. Pencari kerja membutuhkan kesempatan. Untuk memenuhi keduanya, perusahaan harus mampu bertahan, berinvestasi, dan merekrut,” ujar Shinta.
Sementara berbagai konfederasi ataupun federasi serikat pekerja/buruh sudah memberikan tanggapan saat dihubungi media. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menyebut terbitnya UU No 27/2026 merupakan momentum penting dalam perjalanan hubungan industrial dan perjuangan pelindungan hak-hak pekerja di Indonesia.
Pemerintah akan memasuki tahapan penting berikutnya, yaitu menyusun berbagai peraturan pelaksanaan sebagai petunjuk teknis dan operasional dari UU itu.
”Kami ingin memastikan bahwa perubahan regulasi ini membawa perubahan nyata, bukan sekadar perbaikan di atas kertas,” ujar Mirah Sumirat, Presiden ASPIRASI.
