Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden memicu 76 juta interaksi di media sosial selama empat hari, dalam analisis Big Data Analytics PT Binokular Media Utama, Jumat (13/11/2026).
Percakapan tersebut tidak hanya membahas Gibran mundur, tetapi juga merembet ke isu dugaan penyadapan Presiden, RUU Perampasan Aset, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan analisis Big Data Analytics tersebut melalui dashboard Socindex, tercatat 222.876 unggahan di media sosial selama 9-12 November 2026 hingga pukul 17.00 WIB. Percakapan itu berasal dari 129.047 akun unik dengan total 76.046.050 interaksi dan potensi jangkauan lebih dari 1,1 miliar akun.
Lonjakan percakapan terjadi pada 10 November, ketika kabar pertemuan Gibran dengan Prabowo Subianto Presiden selama sekitar 2,5 jam untuk menyampaikan niat mundur mencuat ke publik.
Jumlah unggahan meningkat dari 18.269 pada 9 November menjadi 77.801 unggahan pada 10 November. Selanjutnya, tercatat 64.094 unggahan pada 11 November dan 62.712 unggahan pada 12 November hingga pukul 17.00 WIB.
TikTok menjadi platform paling dominan dengan 94.647 percakapan atau sekitar 42 persen dari total unggahan. Dua dari tiga unggahan dengan interaksi tertinggi juga berasal dari platform tersebut.
Danu Setio Wihananto Manajer Social Media Data Analytics (Socindex) Binokular, mengatakan lonjakan tersebut menunjukkan cepatnya perubahan percakapan publik ketika muncul perkembangan politik terbaru.
“Volume percakapan naik lebih dari empat kali lipat dalam sehari, tepat ketika kabar pertemuan Gibran dengan Prabowo Presiden muncul. TikTok menjadi platform dengan percakapan terbanyak, dan dua dari tiga unggahan dengan engagement tertinggi juga datang dari sana,” ujarnya.
Dari sisi sentimen, hampir separuh percakapan atau 107.840 unggahan (48,4 persen) masuk kategori netral. Sementara warganet yang mendukung pengunduran diri, pemakzulan, atau pemberhentian Gibran mencapai 82.639 percakapan (37,1 persen).
Adapun warganet yang menolak pemberhentian dan mendukung Gibran tetap menjabat tercatat 32.397 percakapan atau 14,5 persen.
Danu menjelaskan, kategori netral mencakup pemberitaan, unggahan ulang, dan diskusi yang tidak secara tegas menyatakan dukungan maupun penolakan terhadap pengunduran diri Gibran.
Selain isu pengunduran diri, analisis Binokular menemukan sejumlah persoalan lain yang ikut menjadi perhatian warganet. Dugaan penyadapan Presiden menjadi isu penyerta terbanyak dengan 3.322 percakapan.
Sebagian warganet mengaitkan dugaan tersebut dengan spekulasi perseteruan politik antara pemerintahan Prabowo dan kelompok yang dianggap dekat dengan Joko Widodo. Binokular menegaskan, pembicaraan tersebut merupakan spekulasi warganet dan bukan fakta yang telah terverifikasi.
Isu lainnya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan 2.155 percakapan. Warganet membandingkan cepatnya pembahasan pemakzulan Gibran dengan lambannya pembahasan RUU tersebut dan mempertanyakan prioritas DPR.
Sementara itu, program MBG menjadi bahan pembicaraan dalam 1.613 percakapan. Sebagian warganet menilai pengunduran diri Gibran tidak otomatis menyelesaikan persoalan pelaksanaan program, terutama terkait keamanan pangan dan penggunaan anggaran.
Adapun isu karhutla tercatat dalam 1.294 percakapan. Warganet mempertanyakan besarnya perhatian elite politik terhadap nasib Gibran dibandingkan penanganan kebakaran hutan dan kondisi masyarakat terdampak.
Ridho Marpaung Vice President Operation Binokular Big Big Data Analytics, mengatakan perbincangan tersebut menunjukkan isu pengunduran diri Gibran berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas mengenai persoalan publik.
“Pembicaraan bergeser ke soal keadilan, kepentingan politik, dan persoalan masyarakat yang dinilai belum selesai. Warganet memakai momentum ini untuk menagih poritas hal-hal lain,” ucapnya.
Ridho menambahkan, pemantauan percakapan publik penting dilakukan untuk membaca perubahan isu, aktor, dan arah narasi di tengah dinamika politik yang bergerak cepat.
“Kestabilan dan kesejukan politik-pemerintahan perlu tetap dikedepankan. Jangan sampai terjadi kegaduhan dan gejolak yang membuat laju aktivitas bangsa ini termasuk pembangunan menjadi terganggu. Para pemimpin dan tokoh-tokih bangsa mesti bisa menunjukkan keteladanan, integritas dan kearifan,” ujarnya.(ris/ipg)
