JAKARTA, DISWAY.ID - Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada MPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Setelah pengunduran diri itu berlaku dan Gibran diberhentikan dengan hormat, maka ia berhak mendapat fasilitas tunjangan serta rumah dari negara.
BACA JUGA:Muzani: Cawapres Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Koalisi
Hak tersebut telah tertuang dalam ketentuan pemberian fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Fasilitas yang diberikan termasuk rumah pensiunan yang layak lengkap dengan perlengkapan.
Biaya pengadaan rumah pensiun itu ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Aturan mengenai hal tersebut diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 120/PMK.06/2022.
Dalam ketantuan tersebut, ada beberapa persyaratan terkait luas tanah, bangunan, lokasi hingga pembiayaan rumah.
BACA JUGA:AHY Minta Masyarakat Tak Gaduh soal Pengganti Gibran: Pemerintahan Harus Tetap Jalan
Lokasi dan Luas Rumah Mantan WapresAdapun luas tanah rumah pensiun untuk mantan wapres dapat dibangun di tas lahan maksimal 1.500 meter persegi.
Jika rumah berada di luar wilayah DKI Jakarta, nilai tanahnya harus setara dengan batas nilai tanah yang ditentukan untuk wilayah Jakarta.
Ketentuan luas bangunan rumah pensiun ditetapkan paling besar 1.500 meter persegi.
Selain batasan ukuran, lokasi pembangunan juga wajib memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan.
Rumah tersebut harus berlokasi di dalam wilayah Indonesia, memiliki akses yang memadai, menunjang kebutuhan keluarga, serta menjamin aspek keselamatan dan keamanan penghuninya.
BACA JUGA:Soal Pengganti Gibran Sang 'Pangeran Solo', AHY Ungkap Sikap Demokrat- 1
- 2
- »
