Ini 4 Poin Hasil Rapat Gabungan MPR terkait Pengisian Kursi Wapres Pengganti Gibran

Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kelima kanan) menyampaikan keterangan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026). MPR mengungkapkan, terdapat empat poin yang dihasilkan dalam rapat gabungan. (Sumber: ANTARA/Fath Putra Mulya)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengungkapkan, terdapat empat poin yang dihasilkan dalam rapat gabungan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan rapat gabungan ini merupakan tindak lanjut dari surat pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, yang diserahkan pada Kamis kemarin, 12 November 2026.

"Hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan rapat gabungan yang diikuti oleh seluruh fraksi MPR yang ada di MPR. Yang kedua, diikuti juga oleh kelompok DPD dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Muzani.

"Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting."

Baca Juga: Gibran Berhenti Jadi Wapres, Pensiun Pokoknya Rp20,16 Juta per Bulan

Selengkapnya, berikut empat poin hasil rapat gabungan tersebut:

1. Rapat paripurna pemilihan wapres baru

Muzani menyampaikan, dalam rapat gabungan tersebut pihaknya menetapkan tanggal rapat paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Rapat paripurna tersebut, kata dia akan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang.

"Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di gedung Senayan ini," ujarnya.

2. Surat permintaan dua nama calon wapres dari Prabowo

Pimpinan MPR akan segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto, untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden.

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden," ucap Muzani.

Setelah surat tersebut dikirim, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyetortkan dua nama calon.

Baca Juga: Gibran: Paling Berat Membuat Kecewa Partai yang Membimbing dan Membesarkan Saya

3. Pembentukan tim verifikasi

Muzani melanjutkan, dalam rapat gabungan juga diputuskan pembentukan tim verifikasi yang terdiri dari 36 anggota.

"Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 (orang)," ucapnya.

Dia menyebut tim verifikasi akan diketuai diketuai oleh salah satu pimpinan MPR.

Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," tutur Muzani.

4. Pembentukan tim ad hoc

MPR juga membentuk tim ad hoc yang jumlahnya sama seperti tim verifikasi, yakni sebanyak 36 anggota.

Dijelaskan Muzani terdapat tiga ketua yang akan memimpin tim ad hoc tersebut.

"Rapat gabungan memutuskan membentuk tim ad hoc yang juga jumlahnya 36 orang," ucapnya.

"Yang juga akan diketuai oleh 3 wakil Ketua MPR dalam unsur ad-hoc tersebut, yang anggotanya semuanya dari unsur-unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD."

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV