Madiun (beritajatim.com) – Potensi komoditas unggulan Kabupaten Madiun belum sepenuhnya dinikmati masyarakat. Sejumlah hasil pertanian dan perkebunan, seperti kopi, cokelat, hingga porang, masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonominya belum optimal.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Bupati Madiun Hari Wuryanto. Dia meminta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Madiun berperan aktif membuka akses investasi, terutama untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan di daerah.
Harapan itu disampaikan Hari seusai pelantikan pengurus KADIN Kabupaten Madiun periode 2026–2031 di Pendopo Muda Graha, Jumat (13/11/2026).
Menurut Hari, persoalan utama bukan semata-mata pada ketersediaan komoditas, melainkan belum optimalnya pengolahan hasil produksi sebelum dipasarkan. Akibatnya, sejumlah produk unggulan justru harus dikirim ke daerah lain untuk diproses lebih lanjut.
Kopi dan cokelat menjadi dua komoditas yang disorot. Hasil produksi dari Kabupaten Madiun selama ini sebagian masih dijual dalam bentuk biji atau bahan mentah. Bahkan, untuk komoditas cokelat, sebagian hasilnya dikirim ke Blitar.
“Kita punya kopi, punya cokelat, tetapi hilirisasinya belum maksimal. Sebagian hasilnya masih dikirim ke luar daerah. Ini yang perlu kita dorong bersama, bagaimana produk dari Kabupaten Madiun tidak hanya berhenti di hulu, tetapi juga bisa diolah sampai hilir,” kata Hari.
Dia menilai keberadaan industri pengolahan akan memberikan dampak lebih besar dibandingkan sekadar menjual hasil produksi dalam bentuk bahan baku. Selain meningkatkan nilai jual komoditas, aktivitas industri juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Karena itu, Hari berharap KADIN dapat memanfaatkan jaringan bisnis yang dimiliki untuk mempertemukan potensi daerah dengan investor. Terlebih, akses distribusi Kabupaten Madiun dinilai cukup mendukung karena dilintasi jalur tol dan memiliki jaringan kereta api jalur ganda.
“KADIN punya jaringan yang luas, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Harapannya, potensi yang kita miliki ini bisa ditawarkan kepada investor. Kalau ada industri pengolahan yang masuk, tentu nilai tambahnya bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Madiun,” ujarnya.
Pemkab Madiun, lanjut Hari, juga perlu memastikan persoalan perizinan tidak menjadi penghambat bagi investor. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan perizinan sepanjang investasi yang masuk memenuhi ketentuan.
Selain ketersediaan bahan baku dan akses distribusi, kesiapan tenaga kerja juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hari menyebut kerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melalui kampus vokasi di Caruban diharapkan dapat mendukung kebutuhan tenaga kerja industri.
Sejumlah program pendidikan di kampus tersebut, mulai dari teknologi pertanian, informatika, manajemen, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dinilai memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dunia usaha.
Sementara itu, Ketua KADIN Kabupaten Madiun periode 2026–2031, Nurokhim, menyatakan akan mengupayakan perluasan pasar bagi produk unggulan daerah. Salah satu cara yang akan ditempuh adalah melalui program Misi Dagang yang dimiliki KADIN Jawa Timur.
Program tersebut akan dimanfaatkan untuk mempertemukan pelaku usaha Kabupaten Madiun dengan calon pembeli dari berbagai daerah. Tidak hanya pasar antarkabupaten dan provinsi, peluang pemasaran ke luar Pulau Jawa hingga luar negeri juga akan dijajaki.
“Melalui misi dagang, produk unggulan Kabupaten Madiun bisa kita tawarkan ke daerah lain. Tidak menutup kemungkinan ke luar Pulau Jawa, bahkan pasar luar negeri,” kata Nurokhim.
Dia menyebut beras menjadi salah satu komoditas yang berpeluang dipasarkan lebih luas. Kabupaten Madiun memiliki basis produksi padi yang dapat menjadi modal untuk menjangkau daerah-daerah yang kebutuhan berasnya masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah.
“Kebutuhan beras di luar Jawa masih cukup besar, seperti Kalimantan dan Sulawesi. Ini menjadi peluang yang bisa kita jajaki. Harapannya, produk dari Kabupaten Madiun bisa dipasarkan ke sana,” jelasnya.
Selain beras, kopi dari kawasan Kare juga masuk dalam komoditas yang akan diperkenalkan kepada calon mitra dagang. Namun, upaya tersebut membutuhkan pemetaan potensi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang menangani UMKM.
Nurokhim mengatakan KADIN tidak bisa berjalan sendiri dalam memperluas pemasaran maupun mendorong pengembangan produk. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha diperlukan agar komoditas yang ditawarkan memiliki kesiapan produksi serta pasar yang jelas.
“Kita akan berkoordinasi dengan OPD terkait, terutama yang membidangi UMKM. Kita petakan potensi yang ada, kemudian mencari peluang agar produk unggulan Kabupaten Madiun bisa keluar dan diterima di pasar yang lebih luas,” pungkasnya. (rbr/kun)
