HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengadaan lahan untuk pembangunan Jembatan Kembar Barombong menghadapi persoalan hukum. Tiga pihak tercatat memiliki dasar penguasaan atau alas hak berbeda atas bidang tanah yang terdampak proyek tersebut.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengungkapkan ketiga pihak tersebut masing-masing bernama Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Perbedaan dokumen kepemilikan membuat pemerintah harus melakukan penelusuran dan kajian lebih lanjut sebelum menentukan pihak yang berhak menerima ganti kerugian.
Untuk bidang tanah milik Letkol Amsal Sampetondok, luas lahan yang terdampak pengadaan sekitar 520 meter persegi.
Bidang tersebut merupakan bagian dari tanah yang lebih luas, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244 seluas 1.175 meter persegi.
Sertifikat tersebut dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengantongi dokumen berupa surat peralihan hak.
“Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut,” tutur Izhar.
Persoalan semakin kompleks karena adanya gugatan dari sejumlah pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
Selain itu, terdapat somasi dari salah seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan pemerintah.
Di kawasan tersebut, PT GMTD juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan luas yang diperkirakan mencapai sekitar delapan hektare.
“Dimana, keberadaan klaim dan dokumen tersebut turut menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditelusuri,” jelasnya.
Menghadapi kompleksitas persoalan tersebut, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan skema pengadaan tanah.
Jika sebelumnya direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung atau business to business (B to B), kini prosesnya diarahkan melalui tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Izhar menjelaskan, mekanisme baru tersebut mengharuskan Pemkot Makassar menjalankan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, proses pelaksanaan pengadaan tanah dilanjutkan ATR/BPN melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembentukan satuan tugas untuk melakukan pendataan dan verifikasi objek maupun subjek tanah.
“Jadi, solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan,” terangnya.
Setelah proses verifikasi dan penilaian selesai, hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.
Apabila status tanah telah jelas, tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izhar menegaskan, perubahan skema tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru.
Pemerintah berharap penyelesaian persoalan legalitas lahan dapat segera menemukan titik terang sehingga rencana pembangunan Jembatan Kembar Barombong bisa berlanjut. (*)
