PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi dengan mitra global untuk mendukung percepatan pelaksanaan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW). Kolaborasi tersebut dibahas bersama pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan mitra pembangunan dalam sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada rangkaian Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan program PLTS 100 GW menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan daya saing Indonesia. Ia menyebut, transisi energi juga membuka peluang ekonomi baru, termasuk potensi penciptaan sekitar 4 juta lapangan pekerjaan hingga 2030.
Menurut Eddy, program ini dilaksanakan secara bertahap dengan tahap awal sebesar 35 gigawatt peak (GWp) yang ditargetkan rampung pada 2029. Program tersebut sejalan dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 52,9 GW di antaranya berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
"Program 100 GW tenaga surya ini membutuhkan pendanaan, keahlian, dan mitra untuk mewujudkannya. Kebutuhan investasinya bukan kesenjangan pendanaan, melainkan undangan terbuka bagi para investor. Karena itu, kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar komitmen dan investasi global dapat benar-benar terealisasi," ujar Eddy dalam keterangan resmi yang disiarkan PLN, Sabtu (14/11/2026).
Baca Juga: PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau
Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Edwin Nugraha Putra, mengatakan pihaknya menerjemahkan agenda strategis tersebut ke dalam langkah konkret melalui pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), penguatan jaringan transmisi, serta pengembangan kemitraan internasional.
PLN menargetkan Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED), dengan porsi energi terbarukan mencapai 76 persen dari tambahan kapasitas pembangkit baru dalam RUPTL 2025-2034.
"Hingga 2025, PLN telah menambahkan sekitar 2,1 GW kapasitas pembangkit EBT. Pada 2026, PLN juga menyiapkan kontrak pengembangan proyek EBT dengan total kapasitas 10,23 GW," terang Edwin.
Edwin menjelaskan, komitmen pendanaan sebesar USD2,94 miliar berasal dari enam mitra, yakni World Bank, KfW, Asian Development Bank (ADB), Agence Française de Développement (AFD), Export Finance Australia, dan Japan International Cooperation Agency (JICA). "Dukungan tersebut menjadi bagian dari penguatan kerja sama internasional untuk mempercepat pengembangan energi bersih dan meningkatkan kesiapan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan nasional," imbuhnya.
Regional Program Coordinator Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP), Fritzie Vergel, menilai target 100 GW sebagai sinyal yang jelas bagi investor. Menurutnya, dana dari mitra pembangunan tersedia, namun proyek membutuhkan kepastian pembelian listrik (offtake), proses perizinan yang lebih sederhana, dan jaringan transmisi yang siap.
"Pendanaan untuk transisi energi sebenarnya tersedia. Agar menjadi proyek nyata, kita perlu kepastian offtake, proses perizinan yang lebih efisien, dan jaringan transmisi yang sejalan dengan pertumbuhan pembangkit EBT. Di sinilah kolaborasi antara pemerintah, utilitas, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan memainkan peran penting," jelas Fritzie.
