Muhammad IqbalMahasiswa Doktoral Manajemen Berkelanjutan Perbanas Institute
DATA terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis awal November 2026 mencatat bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah nasional, per September 2026, menembus Rp757,32 triliun. Itu artinya tumbuh 12,05 persen secara tahunan (year-on-year) dan jauh melampaui rata-rata pertumbuhan kredit perbankan.
Lantas, dari gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13, di Jakarta, 14–18 Oktober 2026, tercatat komitmen pembiayaan syariah sekitar Rp27,43 triliun, sejalan menguatnya rantai nilai halal (halal value chain) yang tumbuh 5,5 persen secara tahunan.
Namun, angka komitmen pembiayaan di atas kertas memang belum serta-merta berbanding lurus dengan realisasi pencairan di lapangan. Bahkan ekspansi penyaluran dana di neraca perbankan belum otomatis mencerminkan eskalasi kesejahteraan riil di tingkat akar rumput. Pembiayaan syariah masih punya PR besar untuk memastikan para penerimanya bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Baca Juga:Denny Indrayana Bakal Laporkan KPU ke DKPP soal Dugaan 'Pasal Selundupan'Selama ini, evaluasi keberhasilan pembiayaan syariah bertumpu pada metrik konvensional seperti pertumbuhan portofolio aset, tingkat imbal hasil (return on assets), dan rendahnya rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) di level 2,28 persen.Indikator-indikator tersebut memang penting. Namun, metrik tersebut gagal memotret outcome ekonomi yang dihasilkan di sisi nasabah. Para pelaku usaha mikro-ultramikro bisa saja membayar angsuran tepat waktu. Tapi keuntungan usahanya tidak meningkat dan keuangan keluarganya tetap rentan terhadap guncangan.
Dalam epistemologi ekonomi Islam, pembiayaan syariah memikul mandat ganda yang melampaui fungsi intermediasi komersial. Perspektif maqashid al-syariah menegaskan bahwa akad pembiayaan bukanlah sekadar instrumen kepatuhan hukum formal (shariah compliance) yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, melainkan sarana strategis untuk menghadirkan kemaslahatan (maslahah) dan keadilan distributif.
Keberhasilan sebuah institusi keuangan syariah tidak sahih jika hanya diukur dari kesehatan neracanya sendiri, tanpa menyertakan bukti perubahan nyata pada kualitas hidup mitra usahanya.
Baca Juga:Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK soal OTT Pejabat BNPB: Masih Berproses, Mohon DitungguMahyudin dan Rosman (2022), dalam Journal of Islamic Accounting and Business Research, menunjukan bahwa dominasi metrik finansial konvensional sering kali mengaburkan esensi pemeliharaan harta (hifz al-mal) yang menuntut distribusi kekayaan secara adil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Baca Juga:Soal Febrie Adriansyah, IPR: Pulihkan Kepercayaan Publik Lewat Penegakan Hukum TegasAlkhan dan Hassan (2021) dalam Borsa Istanbul Review membuktikan bahwa pembiayaan mikro syariah hanya dapat dikatakan selaras dengan maqashid al-syariah apabila mampu menggerakkan peningkatan kondisi ekonomi dan ketahanan sosial keluarga penerima secara berkelanjutan, bukan sekadar menjaga kelancaran siklus pengembalian modal.Tiga Langkah StrategisUntuk menjembatani kesenjangan itu, ekosistem keuangan syariah nasional perlu melakukan reposisi paradigma melalui tiga langkah strategis yang terukur. Langkah pertama adalah memperluas indikator keberhasilan pembiayaan dengan mengintegrasikan metrik kesejahteraan nasabah ke dalam tata kelola perbankan.Lembaga keuangan syariah perlu mengadopsi indikator dampak (impact metrics) yang mengukur perubahan laba bersih usaha, stabilitas arus kas, kapasitas penyerapan tenaga kerja, serta ketahanan finansial rumah tangga debitur. Bagi pelaku usaha mikro, kemampuan mempertahankan tingkat pendapatan di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku sering kali jauh lebih bermakna sebagai indikator ketangguhan usaha dibandingkan sekadar ekspansi omzet sesaat.
Penguatan regulasi melalui aturan teknis berupa Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, menjadi momentum krusial untuk mewujudkan hal ini.
Aturan yang terbit awal November 2026 tersebut memandu bank syariah memisahkan pencatatan dana investasi murni dari simpanan biasa (DPK) guna mendukung pembiayaan sektor riil, sehingga keberhasilan proyek mitra secara transparan menjadi tolok ukur utama imbal hasil.
Langkah kedua adalah melembagakan evaluasi longitudinal terhadap perubahan kondisi penerima pembiayaan secara berkala. Potret kondisi ekonomi calon mitra sebelum menerima pembiayaan (baseline) harus dibandingkan secara sistematis dengan kondisinya setelah enam, dua belas, hingga dua puluh empat bulan berjalan.
Baca Juga:OTT BNPB, KPK: Masih Berproses Mohon DitungguEvaluasi ini wajib bersifat inklusif dengan turut membedah profil nasabah yang usahanya stagnan atau mengalami kemunduran, bukan hanya menonjolkan kisah sukses segelintir debitur unggulan (cherry-picking). Penggunaan kelompok pembanding (control group) dari pelaku usaha serupa yang belum mengakses pembiayaan dapat menjadi instrumen kuasi-eksperimental yang sahih untuk membuktikan kausalitas dampak intervensi keuangan syariah.Langkah ketiga adalah menjadikan temuan evaluasi dampak sebagai umpan balik untuk merancang ulang arsitektur produk pembiayaan. Ketika data lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM gagal naik kelas bukan karena kekurangan modal, melainkan akibat keterbatasan akses pasar dan lemahnya pencatatan keuangan, maka menambah plafon pembiayaan berbasis jual-beli (murabahah) bukanlah obat yang tepat. Perbankan syariah perlu berani bergeser menuju skema pembiayaan non-konsumtif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor riil.
Serangkaian langkah progresif ini telah mendapat landasan operasional melalui peluncuran tiga pedoman produk pembiayaan sektor riil oleh OJK pada gelaran Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah (PTBS) ke-4 di Makassar pada 3 November 2026.
Baca Juga:Warga Jember Antre Berjam-jam Takut Kehabisan Stok BBM di SPBU, Pertamina Buka SuaraKetiga pedoman baru tersebut meliputi skema wakalah penjualan aset ready stock untuk memperkuat likuiditas rantai pasok, pedoman produk ijarah untuk pembiayaan sewa manfaat aset atau jasa, serta pedoman ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT). Sinergi antara skema pembiayaan sektor riil ini dengan inisiatif platform SAPA SYARIAH yang diperkuat Bank Indonesia dalam ISEF 2026 memberikan arah strategis dengan menghubungkan akses permodalan dan perluasan jaringan perdagangan.
Tentu saja, transformasi dari pembiayaan berbasis margin tetap menuju pembiayaan berbasis dampak dan kemitraan tidak dapat dipikul oleh industri sendirian. Tarique et al. (2021) dalam International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management menyatakan, operasionalisasi evaluasi kinerja berbasis maqashid memerlukan dukungan infrastruktur tata kelola, penyelarasan regulasi, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar tidak membebani efisiensi operasional bank.
Kolaborasi adalah kunci. Perbankan dapat mengembangkan sistem pengukuran dampak yang sederhana dan terdigitalisasi, kampus menyusun metodologi evaluasi yang kredibel, media membantu sosialiasi dan strategi komunikasi, usaha mikro-ultramikro meningkatkan disiplin usaha, serta Bank Indonesia dan OJK mendorong insentif serta standar pelaporan yang tidak hanya mengukur ekspansi pembiayaan, tetapi juga kesejahteraan penerima manfaat.
Tantangan utama bukan lagi meningkatkan pangsa perbankan syariah yang masih 7,46 persen tapi juga memastikan setiap pembiayaan benar-benar mendorong kemandirian ekonomi umat, memberi dampak nyata terhadap usaha rakyat, dan kesejahteraan masyarakat kecil keselur
#nasional
