Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tegaskan lapangan padel yang tak memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) akan ditutup.
"Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Enggak ada kompromi untuk itu," ujar Pramono usai Rapat Terbatas Gubernur Tingkat Kecamatan Kramat Jati, di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta, Jumat (13/11).
Ia mengatakan, Pemprov DKI sudah berulang kali memberikan peringatan mengenai hal tersebut.
Sekitar enam hingga tujuh bulan lalu, pemerintah juga sempat memberikan kelonggaran bagi para pembangun lapangan padel, dengan syarat semuanya wajib mengantongi PBG.
"Kami sudah berulang kali memberikan peringatan, termasuk meminta siapa pun yang ingin membangun lapangan padel pada waktu yang mungkin enam sampai tujuh bulan yang lalu. Kita memberikan relaksasi, tetapi syaratnya semuanya harus punya PBG," kata Pramono.
Pramono menegaskan, aturan tersebut berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali, termasuk jika lapangan itu dimiliki politisi atau pejabat.
"Bagi siapa pun yang tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh siapa pun, termasuk politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup," tegasnya.
Sebelumnya, parkiran lapangan padel di Kemang Selatan X, Jaksel, menjadi sorotan. Dua kali parkiran itu longsor.
Material longsoran menutup akses gang dan berdampak pada lima rumah warga serta empat sepeda motor.
Sebelumnya, warga mengaku sudah mengingatkan pemilik lahan dan kontraktor soal pembangunan area parkir lapangan padel tersebut setelah longsor pertama.
Mereka menduga dinding penahan tanah tidak cukup kuat menopang beban timbunan lahan yang ditinggikan.
Perbaikan usai longsor pertama juga disebut belum rampung. Warga masih menunggu pertemuan dengan pemilik lahan dan kontraktor untuk membahas penanganan kerusakan.
Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah
