jpnn.com, BANDUNG - PT Taspen (Persero) memberikan penjelasan lengkap terkait dana pensiun yang didapat oleh seorang pejabat negara termasuk presiden atau wapres jika mundur dari jabatan sebelum masa kerja usai. Dalam hal ini merujuk pada pertanyaan publik yang mempertanyakan dana pensiun yang akan didapat Gibran Rakabuming setelah mengundurkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Menurut Tatan Hidayat, Service and Membership Division Head PT Taspen (Persero), hak dana pensiun Gibran Rakabuming sama dengan pejabat negara lainnya yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wapres RI.
BACA JUGA: Tidak Sodorkan Nama Pengganti Gibran, Golkar Tuai PujianÂ
“Berdasarkan ketentuan di pasal 6 undang-undang tersebut bahwa presiden dan wapres yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh hak uang pensiun,” tutur Tatan menjawab pertanyaan awak media massa dalam kegiatan Rapat Strategi Komunikasi PT Taspen (Persero) dan Media Massa di Bandung, Jumat (13/11).
Oleh karena itu, Gibran tetap berhak mendapatkan dana pensiunnya. Sementara terkait besaran dana pensiun itu, berdasarkan Pasal 6 ayat 2 UU tersebut maka meski belum selesai menunaikan jabatannya Gibran tetap mendapatkan uang pensiun 100 persen sesuai gaji pokok terakhir. Tatan menjelaskan estimasi dana pensiun Gibran jika disesuaikan dengan aturan UU itu maka sebesar Rp 20.160.000 yang akan didapatkan setiap bulan.
BACA JUGA: Sudah Tak Ada Foto Gibran di Markas PKB, Cak Imin: Akhirnya Tercapai Juga
“Masa jabatan tidak memengaruhi besaran dana pensiun yang diterima. Itu berdasarkan UU nomor 7 tahun 1978 tersebut,” imbuhnya.
Adapun penetapan hak pensiun akan dilakukan melalui keputusan yang diterbitkan melalui keputusan presiden yang akan diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
BACA JUGA: PKB Gelar Diskusi Sosialisme Islam, Sudah Tidak Ada Foto Gibran di Ruangan
“Berdasarkan keputusan dari presiden tersebut tentu Taspen akan menjalankannya sesuai kewajiban Taspen,” sambung Tatan.
Dia memastikan pemberian hak pensiun kepada wakil presiden tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. (flo/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
