jpnn.com, JAKARTA - Dosen ilmu politik Universitas Jakarta (UNIJA) Faizul Ibad mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka secara transparan struktur anggaran dan pelaksanaan program Recirculating Aquaculture System (RAS).
Desakan ini menyusul adanya dugaan selisih anggaran antara nilai program yang mencapai Rp1,6 miliar per titik dengan alokasi pekerjaan di tingkat desa yang disebut hanya berkisar Rp400 juta hingga Rp520 juta.
BACA JUGA: Nama Desta Terseret Polemik Anggaran KKP, Anindya Buka Suara soal Hubungannya
Dengan perbedaan tersebut, terdapat selisih sekitar Rp1,08 miliar hingga Rp1,2 miliar untuk setiap titik pembangunan.
Faizul menilai perbedaan nilai itu perlu dijelaskan secara terbuka agar publik mengetahui aliran penggunaan anggaran negara serta pihak-pihak yang menerima pembayaran.
BACA JUGA: Program KKP di Era Prabowo Dinilai Terbukti Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan
"Pertanyaan mendasarnya sederhana: Ke mana aliran dana tersebut? Siapa yang menerima dan atas dasar apa?" ujar Faizul.
RAS merupakan sistem budidaya ikan modern berbasis teknologi sirkulasi dan pengolahan air secara berulang.
BACA JUGA: KKP Temukan 3 Anakan Buaya Sinyulong di Permukiman Nelayan Mempawah
Teknologi ini dirancang untuk menghemat penggunaan air dan lahan sekaligus meningkatkan efisiensi budidaya perikanan.
Program tersebut semula diharapkan menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha perikanan berbasis teknologi.
Namun, dalam pelaksanaannya, muncul pertanyaan mengenai mekanisme kontrak dan distribusi anggaran proyek.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, KKP menjalin kontrak dengan PT Adhi Karya sebagai kontraktor utama atau main contractor.
Selanjutnya, perusahaan tersebut menunjuk sejumlah subkontraktor untuk mengerjakan proyek di berbagai wilayah, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.
Faizul menilai pola kerja sama antara kontraktor utama dan subkontraktor harus disertai keterbukaan mengenai struktur pembiayaan.
Penggunaan skema subkontrak, menurutnya, perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai kewajaran nilai pekerjaan yang diterima desa.
"Kalau memang ada biaya pengadaan teknologi, instalasi, manajemen proyek, pajak, dan keuntungan perusahaan, silakan dibuka rinciannya. Tetapi semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya menyampaikan bahwa perusahaan bertindak sebagai kontraktor utama, lalu selisih anggaran yang sangat besar tidak pernah dijelaskan secara terang," tegasnya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan administratif mengenai proses pengadaan.
Lebih dari itu, diperlukan audit menyeluruh terhadap rantai penggunaan anggaran, mulai dari nilai kontrak KKP, pembayaran kepada kontraktor utama, nilai kontrak subkontraktor, hingga dana yang benar-benar digunakan untuk pembangunan fasilitas RAS di setiap desa.
Faizul juga meminta aparat pengawasan dan penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya aliran dana di luar kebutuhan pelaksanaan proyek.
Menurutnya, perbedaan anggaran lebih dari Rp1 miliar per titik merupakan persoalan yang perlu diperiksa secara serius.
Penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, pembayaran yang tidak semestinya, maupun kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan tujuan program pemberdayaan masyarakat.
"Jangan sampai ada uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak. Kalau memang seluruh penggunaan anggarannya benar, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi. Buka kontraknya, buka rincian pembayarannya, dan audit seluruh prosesnya," katanya.
Di sisi lain, Faizul mengingatkan agar persoalan program RAS tidak berujung pada kriminalisasi kepala desa atau perangkat desa yang hanya bertindak sebagai pelaksana di lapangan.
Menurutnya, harus ada pemisahan tanggung jawab antara pihak yang mengambil keputusan pengadaan, mengelola anggaran, dan melaksanakan pekerjaan.
Sebab, keputusan mengenai kontrak dan pembagian anggaran tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa.
"Jangan sampai desa hanya menerima pekerjaan dengan anggaran terbatas, tetapi ketika muncul persoalan hukum, justru kepala desa yang harus menanggung risikonya. Harus jelas siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengelola uang, dan siapa yang bertanggung jawab," ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Faizul mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap program RAS di lingkungan KKP.
Ia juga meminta KKP menjelaskan secara terbuka perbedaan antara nilai anggaran yang direncanakan dengan nilai pekerjaan yang diterima desa, termasuk rincian komponen biaya dan mekanisme pembayaran kepada seluruh pihak yang terlibat.
Menurut Faizul, program pemerintah yang membawa misi pemberdayaan masyarakat tidak boleh kehilangan tujuan awalnya.
Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama karena pelaksanaannya menggunakan anggaran negara.
"Presiden Prabowo harus memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai program yang dirancang untuk membangun ekonomi desa justru menyisakan tanda tanya besar mengenai penggunaan anggarannya. Jika ada penyimpangan, harus ditindak sesuai hukum," pungkasnya.
Faizul menegaskan, sorotan terhadap selisih anggaran tersebut bukan merupakan tuduhan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
Ia menyebut hal itu sebagai tuntutan agar seluruh pihak yang terlibat memberikan penjelasan terbuka dan dapat diuji.
Baginya, penjelasan mengenai mekanisme kontrak maupun kewenangan kontraktor utama saja belum cukup.
Publik perlu mengetahui secara jelas ke mana anggaran negara dialokasikan dan apakah seluruh pembelanjaannya telah sesuai dengan kebutuhan serta tujuan program RAS. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
