SEMARANG -- Polda Jawa Tengah mengungkap 59 kasus tambang ilegal serta penyalahgunaan BBM dan gas bersubsidi sepanjang Oktober-November 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 79 tersangka dan memperkirakan nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp50,07 miliar.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan, pengungkapan kasus dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng bersama polres jajaran. Kasus yang ditangani terdiri atas tujuh perkara pertambangan batu dan pasir ilegal, 46 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta enam perkara penyalahgunaan gas bersubsidi.
Baca Juga
Ungkap Tambang Emas Ilegal 6 Ton Setahun, Prabowo: Rp 15 Triliun Kekayaan Kita Hilang
Satgas PKH Segel Tambang Emas Ilegal di TNKS, Jambi
Dalam penindakan terhadap tambang ilegal, polisi menangkap delapan tersangka dari tujuh kasus yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal. Barang bukti yang diamankan meliputi 14 truk dan 10 ekskavator.
Nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kasus pertambangan ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp30,90 miliar. Polres Kendal mencatat nilai tertinggi, yakni Rp16 miliar.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar,” kata Roy saat memberikan keterangan pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Semarang, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi mencakup 46 kasus di 32 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jenis BBM yang disalahgunakan meliputi solar dan Pertalite.
Roy menjelaskan, salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan kode QR aplikasi MyPertamina dengan pelat nomor kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang. Polisi juga menemukan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk dijual kembali.
Modus lainnya meliputi pemindahan BBM dari tangki kendaraan ke jeriken atau drum, penimbunan, pengangkutan, dan penjualan kembali BBM subsidi. Polisi juga menemukan praktik pencampuran solar bersubsidi dengan minyak olahan untuk diperjualbelikan.
“Modus lain, menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk kepentingan penjualan kembali. Kemudian menyedot BBM subsidi dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jerigen drum maupun tempat penampungan. Kemudian melakukan penimbunan, pengangkutan, dan penjualan kembali BBM subsidi untuk memperoleh keuntungan. Kemudian modus lain mencampurkan BBM subsidi jenis solar dengan minyak olahan untuk diperjualbelikan,” ujar Roy.
Dari 46 kasus tersebut, polisi menetapkan 61 tersangka dan menyita 3.860 liter Pertalite serta 59.359 liter solar. Sebanyak 51 kendaraan roda empat dan roda enam juga diamankan. Nilai kekayaan negara yang diselamatkan dari perkara penyalahgunaan BBM subsidi diperkirakan mencapai Rp18,01 miliar.
Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Selain BBM, polisi mengungkap enam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi. Modus yang ditemukan adalah pemindahan isi tabung gas LPG 3 kilogram ke tabung berukuran 50 kilogram, 12 kilogram, dan 5,5 kilogram.
Kasus tersebut terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Demak, dan Purworejo. Polisi menangkap 10 tersangka dan memperkirakan nilai kekayaan negara yang diselamatkan mencapai Rp1,16 miliar.
“Dari pengungkapan (seluruh kasus) tersebut, kita mencoba mentotal estimasi nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dan estimasi penyalahgunaan subsidi sebesar Rp50.078.766.928,” ungkap Roy.
Roy meminta masyarakat melaporkan jika mengetahui praktik penyalahgunaan BBM dan gas bersubsidi maupun pertambangan ilegal. Polda Jateng menyatakan akan menindak praktik penyalahgunaan subsidi energi dan pertambangan ilegal.
