Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tifatul Sembiring menekankan pentingnya transparansi dan kecermatan dalam proses pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh persyaratan kandidat mutlak dilakukan guna memastikan dokumen wapres baru terpilih, khususnya ijazah, tidak bermasalah dan tidak kembali memicu gugatan hukum di kemudian hari.
Baca Juga: PDIP Sebut Prabowo Punya Hak Penuh, Pengganti Gibran Bisa Saja Diambil dari Luar Koalisi
Tifatul menjelaskan bahwa seluruh persyaratan administrasi, kesehatan hingga riwayat pendidikan calon akan diperiksa secara ketat oleh tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang telah disepakati pembentukannya. Ia secara spesifik menyoroti perlunya ketelitian terhadap dokumen pendidikan agar polemik serupa tidak terulang.
"Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi," tegas Tifatul dikutip Sabtu (14/11/2026).
Ia mengibaratkan fungsi tim verifikasi tersebut layaknya lembaga pemilu dalam menyaring kelayakan serta keabsahan dokumen kandidat.
"Tim verifikasi itu kayak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi," ungkapnya.
MPR menurutnya juga menyepakati pembentukan tim ad hoc yang turut beranggotakan 36 orang untuk menelaah ketentuan serta menyiapkan ketetapan terkait wapres terpilih. Dalam struktur kedua tim tersebut, pihaknya memperoleh masing-masing tiga kursi yang penempatannya akan dibahas lebih lanjut secara internal.
Adapun Tifatul memaparkan bahwa majelis langsung mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto di Jumat (13/11/2026). Sesuai ketentuan, presiden memiliki batas waktu paling lama 14 hari untuk menjawab surat tersebut dengan mengajukan dua nama calon wakil presiden.
"Tadi diputuskan beberapa hal, bahwa surat akan dikirim hari ini dan itu paling lama akan dijawab oleh Presiden kurang lebih 14 hari," kata Tifatul.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak tstana maupun partai koalisi mengenai siapa dua nama yang akan secara resmi disetorkan presiden untuk dipilih sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga tak memberikan banyak tanggapan ketika diminta untuk memberikan bocoran terkait sikap internal koalisi pemerintahan dalam menggodok nama pengganti dari Gibran.
Alih-alih menyebutkan inisial atau mengerucutkan kriteria kandidat, ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai figur pengganti sama sekali belum masuk ke dalam agenda prioritas elite saat ini.
Baca Juga: Kader Golkar Peringatkan Prabowo: Ada Konsekuensi Jika Pengganti Gibran Berasal dari Luar Koalisi
“Itu masih jauh kalau bicara nama,” tegas Dasco.
