HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Enaknya jadi Gibran Rakabuming Raka. Dia tetap berhak menikmati sejumlah fasilitas negara meskipun nantinya resmi tak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Apa saja yang diterima?
Gibran akan mendapat uang pensiun Rp20,16 juta setiap bulan seumur hidup hingga rumah kediaman, staf, dan kendaraan negara.
Hak istimewa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketentuan itu berlaku bagi wakil presiden yang berhenti dengan hormat, termasuk mereka yang mengakhiri masa jabatan atas permintaan sendiri.
Sementara itu, Gibran telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11).
Dalam surat tersebut, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri dan meminta MPR memprosesnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
MPR kemudian menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas pelaksanaan pemberhentian tersebut pada 2 Desember 2026.
Mengacu pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan rapat paripurna.
Dengan perhitungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto harus menyerahkan dua kandidat pengganti Gibran paling lambat Rabu (18/11), atau 14 hari sebelum jadwal paripurna.
Terlepas dari proses politik penggantian wakil presiden, undang-undang telah mengatur sejumlah hak keuangan dan fasilitas yang tetap dapat dinikmati Gibran setelah pemberhentiannya secara hormat.
Berikut empat hak dan fasilitas yang dapat diterima Gibran setelah tidak lagi menduduki kursi wakil presiden.
1. Pensiun Rp20,16 Juta Setiap Bulan Seumur Hidup
Salah satu hak yang paling mencolok adalah uang pensiun bulanan dengan nilai mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat sebagai wakil presiden.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Berdasarkan besaran gaji pokok wakil presiden sebesar Rp20.160.000, Gibran berhak memperoleh uang pensiun dengan nominal yang sama setiap bulan.
Hak pensiun tersebut diberikan selama yang bersangkutan masih hidup sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Tunjangan dan Biaya Kebutuhan Rumah Tangga
Selain mendapatkan uang pensiun, mantan wakil presiden juga berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.
Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur penyediaan biaya rumah tangga yang ditanggung negara.
Pembiayaan tersebut meliputi kebutuhan dasar rumah tangga, seperti air, listrik, dan telepon.
Dengan ketentuan ini, sejumlah kebutuhan operasional kediaman mantan wakil presiden tetap mendapatkan dukungan pembiayaan dari negara.
3. Seluruh Biaya Perawatan Kesehatan Ditanggung Negara
Fasilitas berikutnya berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Negara menanggung biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden dan keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, berakhirnya masa jabatan tidak serta-merta menghilangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang sebelumnya melekat pada jabatan tersebut.
4. Tetap Mendapat Rumah, Mobil Negara hingga Staf
Mantan wakil presiden juga berhak memperoleh rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya.
Tak hanya tempat tinggal, negara turut menyediakan kendaraan dinas milik negara berikut pengemudinya.
Mantan orang nomor dua di Indonesia itu juga berhak mendapatkan dukungan staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri.
Sementara itu, pengamanan bagi mantan presiden dan wakil presiden beserta anggota keluarganya diatur melalui ketentuan tersendiri.
Kapan Hak dan Fasilitas Gibran Mulai Berlaku?
Pemberian berbagai hak tersebut tidak langsung berlaku ketika surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR.
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa hak keuangan dan fasilitas bagi mantan wakil presiden mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat.
Dengan demikian, pemberian hak tersebut bergantung pada selesainya proses pemberhentian Gibran secara resmi.
Namun, fasilitas dan hak keuangan itu tidak berlaku tanpa batas dalam segala keadaan karena dapat dihentikan apabila mantan wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Apabila mantan pejabat tersebut meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tetap berpeluang memperoleh hak tertentu, termasuk pensiun janda atau duda sesuai ketentuan undang-undang.
Dengan demikian, meskipun tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden, Gibran berpotensi tetap memperoleh berbagai jaminan keuangan dan fasilitas dari negara berdasarkan aturan yang berlaku. (*)
