jpnn.com - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan internal partainya tidak pernah membahas usulan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
"Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres," kata Gus Khozin di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
BACA JUGA: Prof Jimly Sebut UUD Tidak Mewajibkan Calon Wapres dari Partai Pengusung
"Kami lebih tertarik membahas mengakhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan lebih cepat mengeksekusi program kerakyatan," lanjutnya.
Khozin menyebut penentuan calon wapres setelah Gibran berhenti, merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Hari Ini Prabowo ke Palu sebelum ke Luar Negeri, Zulhas: Saya Ikut Mendampingi
Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Menurut Khozin, sejak awal PKB menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai dasar langkah politik di parlemen sekaligus upaya mengakhiri polemik ijazah.
BACA JUGA: Ombudsman Awasi Rekrutmen CASN
"Dari awal masalah ini, mulai soal hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat, lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal calon wapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan," tuturnya.
Oleh karena itu, Khozin berharap Presiden dan MPR segera menindaklanjuti persoalan terkait posisi wakil presiden setelah isu pengunduran diri Gibran agar polemik tersebut segera berakhir.
Dia menegaskan PKB akan berfokus mendukung percepatan pelaksanaan Asta Cita dalam sisa tiga tahun pemerintahan Presiden Prabowo.
"Pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB fokus pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo," kata Khozin.(Ant/JPNN)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
