Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan di Pulau Rondo dan Kota Sabang. Kegiatan ini difokuskan pada identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar, meliputi ketersediaan air bersih, listrik, akses internet, serta fasilitas pendukung bagi personel pengamanan perbatasan.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari persiapan BNPPDT dalam menyusun langkah pembangunan melalui Program Bangun Beranda Negeri. Program ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil kawasan perbatasan dan daerah terpencil, terutama dalam pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Maruli mengatakan sejumlah kawasan perbatasan yang telah dikunjunginya menghadapi persoalan mendasar yang relatif serupa. Menurutnya, diperlukan perhatian dan langkah konkret agar kawasan perbatasan memiliki fasilitas yang memadai sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Bagaimana memfasilitasi daerah-daerah perbatasan ini sehingga betul-betul jadi beranda NKRI yang lebih baik," ujar Maruli dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
Maruli menjelaskan perluasan cakupan tugas BNPPDT yang kini meliputi pengelolaan daerah terpencil turut memperluas sasaran pembangunan. Upaya peningkatan fasilitas tidak hanya menyasar kawasan perbatasan, tetapi juga wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian dan penanganan sesuai kondisi masing-masing daerah.
Berdasarkan hasil peninjauan dan laporan yang diterima, Maruli menyebut keterbatasan akses listrik, internet, dan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian BNPPDT dalam menentukan kebutuhan serta prioritas pembangunan.
Untuk mengatasi keterbatasan air bersih, BNPPDT akan mengkaji kemungkinan pembangunan sumur bor. Sementara itu, persoalan ketersediaan listrik dan jaringan internet juga akan dibahas lebih lanjut guna menentukan alternatif penanganan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Mereka punya masalah air bersih, harus kita coba kemungkinan sumur bor. Terus mereka juga punya permasalahan tentang listriknya, internet juga buat mereka agak sulit," kata Maruli.
Maruli menambahkan hasil Wasev akan menjadi bahan penyusunan konsep dan penentuan prioritas program pembangunan. BNPPDT menargetkan perumusan langkah penanganan dapat segera dilakukan sehingga pelaksanaannya dapat mulai dipersiapkan pada awal 2027.
"Mudah-mudahan setelah ini nanti kita akan segera konsepkan apa yang perlu kita lakukan mulai dari awal tahun depan," terang Maruli.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Maruli meninjau Pulau Rondo yang terletak di Laut Andaman dan berbatasan dengan wilayah negara Indonesia sebagai salah satu pulau terluar Indonesia. Ia juga berdialog dengan personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) untuk memperoleh informasi mengenai kondisi serta kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pengamanan.
Selanjutnya, Maruli mengunjungi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang, Titik Nol Kilometer Sabang, dan Satuan Radar (Satradar) 01 Sabang TNI Angkatan Udara. Kunjungan ini melengkapi peninjauan terhadap kondisi kawasan sekaligus dukungan fasilitas pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan.
Melalui Wasev ini, BNPPDT mengidentifikasi kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi faktual di kawasan perbatasan. Langkah tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam menghadirkan infrastruktur yang lebih memadai, sehingga masyarakat di wilayah terdepan Indonesia dapat memperoleh akses pelayanan dasar yang lebih baik.
Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut Maruli didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin; Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad; Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw; serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Nainggolan.
(akd/ega)
