Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang protes terhadap pusat data (data center) kian marak terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia. Misalnya, sejumlah warga di kawasan Nongsa, Batam melayangkan protes akibat krisis air bersih yang diduga dipicu oleh pembangunan data center di wilayah tersebut. Kondisi gangguan pasokan air ini dilaporkan telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Tak hanya itu, salah satu proyek pusat data di Indonesia juga dihentikan. Pembangunan pusat data milik BDX di Jatiluhur, Jawa Barat resmi dihentikan. Penghentian dilakukan karena proyek belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Langkah serupa terjadi di Malaysia, salah satu negara yang memegang porsi terbesar dari kapasitas pusat data yang sedang dalam tahap konstruksi di Asia Pasifik. Di Johor, Malaysia, aksi protes digelar warga di depan kantor ZData Technologies asal China pada Februari lalu. Protes tersebut dipicu oleh polusi debu akibat aktivitas pembangunan yang berdekatan dengan pemukiman warga, serta dampaknya terhadap pasokan air bersih.
Di Thailand, sebanyak 49 proyek dihentikan dan keputusan persetujuan untuk 117 proyek ditangguhkan selama September 2026, menyusul minimnya perincian mengenai regulasi serta sistem pemantauan. Sejumlah proyek di Koridor Ekonomi Timur (Eastern Economic Corridor) Thailand juga diterpa gelombang protes warga akibat tingginya tekanan terhadap cadangan air yang kian menipis.
Krisis Listrik dan Air
Gelombang protes ini muncul di tengah kekhawatiran serius terkait lonjakan konsumsi listrik. Perusahaan konsultan energi Wood Mackenzie memperkirakan konsumsi listrik data center di Johor, Malaysia menyumbang 24% dari total konsumsi listrik daerah tersebut. Angka ini diproyeksikan melonjak hingga 40% pada 2035.
"Pertumbuhan pesat pembangunan pusat data di Johor berpotensi menciptakan hambatan pada jaringan listrik lokal, sekaligus meningkatkan kebutuhan akan pembaharuan jaringan transmisi dan kapasitas pasokan listrik baru," kata Analis Riset Wood Mackenzie, Alvin Tan, dikutip dari The Guardian.
Kekhawatiran serupa juga diserukan oleh Menteri Energi Thailand Akanat Promphan. Dia mengatakan pusat data membutuhkan daya dalam jumlah sangat besar dan bersumber dari gas impor yang mahal. Akhirnya, dia mengatakan penetapan kategori pengguna listrik baru dengan skema tarif yang lebih tinggi diperlukan untuk mengantisipasi permintaan raksasa tersebut.
Selain listrik, krisis air menjadi persoalan krusial lainnya. Hal ini terjadi karena pusat data mengonsumsi air dalam jumlah yang sangat besar. Perusahaan riset Tenggara Strategics mengungkapkan bahwa konsumsi air pusat data di Indonesia juga cenderung lebih tinggi karena banyak berlokasi di dataran rendah dengan kondisi cuaca panas dan lembap.
Wilayah Johor, Malaysia yang rawan kekeringan diperkirakan membutuhkan hingga 675 juta meter kubik air per hari untuk operasional pusat data. Di sisi lain, Waduk Khlong Luang di Thailand Timur yang menjadi sumber air utama bagi kawasan industri Koridor Ekonomi Timur saat ini kondisinya makin dangkal dan rawan. Adapun, Koridor Ekonomi Timur merupakan tempat berkumpulnya proyek pusat data.
"Waduk Khlong Luang di Chonburi (Thailand Timur) merupakan titik rawan utama. Meski kondisi waduk sudah dangkal dan berada di bawah tekanan berat, pihak berwenang tetap mengalirkan air ke kawasan industri," jelas Direktur Penelitian EEC Watch, Somnuck Jongmeewasin.
Asia Tenggara jadi Pasar Data Center Terbesar
Bukan tanpa alasan, gelombang protes yang marak di Asia Tenggara terjadi di tengah fakta bahwa kawasan ini menguasai porsi terbesar dari total kapasitas pusat data yang dibangun di Asia Pasifik.
Perusahaan real estat Cushman & Wakefield mencatat Asia Tenggara menyumbang hingga 50% dari total kapasitas. Dalam hal ini, porsi terbesarnya berada di Malaysia dengan kapasitas 1.039 megawatt (MW) dan Thailand dengan kapasitas 859 megawatt.
"Asia Tenggara terus memegang porsi terbesar dari kapasitas yang sedang dalam tahap konstruksi di Asia Pasifik, yakni sebesar 2.382 megawatt atau mencakup sekitar 50% dari total kapasitas regional," sebagaimana dikutip melalui laporan bertajuk APAC Data Centre H1 2026 Update.
Dalam hal ini, para pengembang memang mulai mencari lokasi baru sebagai pengganti Singapura. Pada 2010-an, Singapura merupakan tempat utama pusat data terkemuka. Namun, negara tersebut sempat menerapkan moratorium pembangunan pada periode 2019-2022. Hal ini terjadi karena pusat data dinilai sangat intensif dalam mengonsumsi air dan listrik.
Akhirnya, kapasitas pusat data di Malaysia melonjak hingga 10 kali lipat dalam tiga tahun menjadi 1.110 MW pada 2026, dengan tambahan 3.088 MW yang sedang dibangun atau direncanakan. Hal ini terjadi usai kemunculan Large Language Models (LLM) dan lonjakan penggunaan kecerdasan buatan (AI),
Indonesia turut menyusul dengan rencana pengembangan pusat data berkapasitas 1.699 MW di kawasan Jakarta Raya, serta mengembangkan Pulau Batam sebagai pusat sekunder. Microsoft bahkan dilaporkan membangun lima pusat data di Indonesia sebagai bagian dari investasi bernilai US$ 1,7 miliar
(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]
