Di tengah kepungan asap kebakaran hutan dan lahan, bukan hanya ibu pertiwi yang menangis. Anak-anak muda yang hidup di dalamnya juga merasakan perih yang sama. Dalam ruang yang kian dipaksa bungkam, mereka kian bersuara menyatakan karhutla itu nyata.
”Anak muda semakin memahami bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya berdampak pada kehidupan hari ini, tapi juga mengancam masa depan generasi mereka,” ujar Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, Syaifudin ketika dihubungi pada Sabtu (14/11/2026).
Fenomena semakin vokalnya generasi muda dinilai Syaifudin sebagai bentuk perubahan kesadaran sosial dan politik pada anak muda, khususnya pada persoalan karhutla yang memberi berbagai dampak pada kehidupan saat ini.
Anak muda tidak lagi memandang masalah lingkungan sebagai bencana alam semata tapi juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kepentingan ekonomi, dan lemahnya pengawasan lingkungan. ”Secara sosiologis, hal ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran kritis dan solidaritas sosial,” ucapnya.
Lebih lanjut, mengacu pada pemikiran sosiolog Anthony Giddens, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk refleksivitas sosial. Hal itu terjadi ketika masyarakat semakin aktif mempertanyakan kebijakan dan tindakan institusi yang memengaruhi kehidupannya.
” Sikap kritis anak muda tidak seharusnya dipandang sebagai pembangkangan. Sebaliknya, sikap tersebut merupakan bentuk partisipasi demokratis dan kepedulian terhadap masa depan bangsa,” ujarnya.
Salah satu anak muda yang menyuarakan keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan adalah Suci Indah Sari (19) asal Universitas Sriwijaya yang juga merupakan anggota Desk Disaster Sumatera Selatan. Sudah satu tahun ia tergabung ke dalam gerakan komunitas pecinta alam yang merupakan turunan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Ketertarikan pada isu seputar lingkungan membuat Suci terus bersuara lantang terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Tanah Air, khususnya pada bencana kebakaran hutan dan lahan yang menggerogoti daerah kelahirannya.
Dalam diskusi publik bertajuk “Orang Muda Pulihkan Indonesia, Karhutla Berulang, Keadilan Ekologis Dipertaruhkan” yang digelar Walhi, pada Senin (9/11/2026), di Jakarta, Suci dan sejumlah anak muda lainnya menyuarakan dengan lantang pemikiran dan kesedihannya.
Berdasarkan hasil riset dan observasi langsung yang dilakukannya, Suci mengatakan permasalahan karhutla di Sumatera Selatan merupakan bencana berulang yang tak kunjung usai. Kasus terparah tercatat sejak tahun 1997, 2006, 2015, 2019, 2023, hingga 2026.
Berdasarkan analisis Walhi, periode September - Oktober tercatat sebanyak 22.690 titik panas atau hotspot berada di kawasan izin konsesi perusahaan di Sumatera Selatan. Kebakaran terjadi sejak awal Januari 2026, tapi menjadi makin masif pada Agustus, September, dan Oktober. Dengan total luasan lahan yang terbakar berada di sekitar 1.775 hektar.
”Di balik persoalan asap yang merusak lingkungan, masalah ini juga mengancam kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat,” ujarnya menegaskan.
Kesehatan masyarakat menjadi salah satu dampak parah yang timbul akibat karhutla. Di Sumsel infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berada di angka amat tinggi. Sebelumnya, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Sumsel masih berada di angka 50 yang normalnya masuk dalam kategori baik. Namun kini ISPU telah menyentuh angka 1.702.
”Jika kita mewariskan bumi yang rusak dan tercemar pada generasi selanjutnya, siapa yang akan bertanggung jawab?” ucapnya.
Lebih lanjut, Suci memaparkan pada pertengahan Agustus 2026, tercatat sekitar 200 kasus ISPA yang terjadi. Semakin lama kasus ISPA di Sumsel melonjak menjadi sekitar 400an kasus pada Oktober 2026. ”Saya bukan ahli kesehatan, tapi asap karhutla jelas berbahaya bagi anak-anak, ibu hamil, warga lanjut usia, dan kelompok rentan lain,” ujarnya.
Jika kita mewariskan bumi yang rusak dan tercemar pada generasi selanjutnya, siapa yang akan bertanggung jawab.
Selain kesehatan, ia menyoroti penurunan aktivitas pekerja yang berpengaruh pada penurunan pendapatan masyarakat, khususnya bagi para pekerja informal yang bergantung pada aktivitas di luar ruangan.
”Di Sumsel, ada sekitar 60 persen dari penduduk yang merupakan penduduk lahan basah. Mereka menggantungkan hidup dengan menangkap ikan,” ucapnya.
Selain itu penyelenggaraan pendidikan terkendala akibat karhutla. Suci menyampaikan pengalaman pribadinya yang hingga kini berkuliah secara daring. ”Saya selama tiga bulan terakhir belum bisa masuk kuliah secara luring. Perkuliahan dilakukan dengan jarak jauh yang tidak selamanya efektif,” ujarnya.
Suci menambahkan, berbagai dampak yang merugikan warga mendorong generasi muda untuk semakin bersuara lantang. Baginya, tidak ada alasan untuk tetap diam pada situasi negara yang sedang tidak baik-baik saja.
”Generasi muda sering dikatakan generasi digital yang apatis, seolah-olah tidak peduli dengan persoalan negeri. Namun di sini kami peduli, bagaimana memikirkan masa depan jika lingkungan saat ini sudah tercemar,” ucapnya.
Suara senada juga datang dari Abdul Hadi Lubis (22), pemuda asal Riau yang merupakan Koordinator Desk Disaster Riau. Ia bergabung ke dalam komunitas ini sejak tahun 2025 akibat adanya bencana yang memerlukan perhatian banyak pihak.
Terkait karhutla yang terjadi di Riau, Abdul menyampaikan keresahannya melihat pemerintah yang tak kunjung belajar dari pengalaman. Karhutla terus berulang dengan penyebab kompleks. ”Karhutla bukan soal baru. Ini bukan hanya soal kemarau, tapi juga tata kelola lahan, pengawasan area konsesi, lahan gambut, dan penegakan hukum,” ujarnya.
Di Riau terdapat total 2.691 hektar lahan yang tersebar di 12 kabupaten atau kota yang terbakar pada periode Januari - Oktober 2026. Bengkalis menjadi kabupaten penyumbang kebakaran terluas disusul oleh Pelalawan. Kurang dari satu tahun, sekitar 20.000 hektar lahan terbakar.
”Lahan yang terbakar di dalamnya ada gambut, satwa, dan wilayah kelola masyarakat. Ada ruang hidup yang memerlukan waktu panjang untuk pulih,” ucapnya.
Abdul menyoroti adanya peralihan lahan gambut yang menjadi salah satu faktor penyebab karhutla di daerahnya. Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki ekosistem gambut terluas di Indonesia.
Sekitar 51 persen daratan di Riau berisi gambut yang secara alami memiliki kandungan air yang tinggi, dapat menyimpan karbon, serta menjadi penyangga ekosistem. Namun, segala fungsi itu beralih menjadi bencana ketika gambut tidak dikelola dengan baik.
”Ada aktivitas pemanfaatan lahan yang mendorong pembukaan lahan, pembangunan kanal, monopoli air, serta pengeringan gambut yang membuat rentan terbakar,” tuturnya.
Bagi Abdul, penggunaan sebagian besar ekosistem gambut untuk kepentingan usaha dalam skema perizinan menjadi cikal bakal dalam persoalan tersebut. Di Riau terdapat sekitar 3,9 juta hektar gambut, sekitar 47 persennya dibebankan izin pemanfaatan lahan untuk perkebunan sawit.
”Berbicara tentang gambut, bukan hanya sekadar pemadaman api dan penanaman pohon kembali. Ada fungsi ekosistem yang harus dikembalikan,” ujarnya.
Sebagai generasi muda, bayang-bayang akan kerusakan lingkungan dan masa depan mendorong dirinya bersuara. Bagi Abdul, bertindak langsung menjadi cara terbaik membuktikan kepedulian saat ini. ”Sebagai orang muda untuk peduli lingkungan bukan hanya memandang dari layar gawai. Kita perlu ambil tindakan,” ujarnya.
Dari Riau ke Jambi, Muhammad Tsani asal Jambi yang merupakan Koordinator Desk Disaster Jambi turut bersuara pada persoalan yang terjadi di lingkungannya. Dalam beberapa tahun terakhir, luas karhutla di Provinsi Jambi kian melebar.
Pada tahun 2015 sekitar 111.000 hektar hutan dan lahan terbakar. Angka ini melonjak pada tahun 2019 menjadi sekitar 162.000 hektar. Sementara pada tahun 2024 tercatat sekitar 4.786 hektar. Angka ini kembali meningkat pada 2026 yang mencapai 55.530 hektar terbakar.
Muhammad menyampaikan berdasarkan analisis spasial dari 1 Januari hingga 18 Oktober 2026 terdapat sekitar 28.410 hektar wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Melihat kondisi tersebut, ia menilai adanya ketimpangan yang berkaitan dengan penguasaan ruang.
Di Jambi luasan daratan sekitar lima jutaan hektar dan 53 persennya dikuasai oleh korporasi. Kondisi tersebut menunjukkan pembahasan karhutla tidak dapat dilepaskan dari penguasa dan pengelola sebagian besar ruang tersebut.
”Ketika lebih dari separuh wilayah Jambi dikuasai korporasi dan pengusaha, muncul pertanyaan seberapa besar ruang yang benar-benar dapat diakses masyarakat?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai hal tersebut bukan hanya merupakan masalah lahan fisik, melainkan sumber kehidupan warga. Pemilik izin dan modal menguasai sebagian besar sumber daya, sementara masyarakat berada di posisi yang relatif lemah.
Muhammad juga menyoroti penegakan hukum dan sanksi pada kasus karhutla. Di Jambi, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla mencatat ada 91 kasus yang sudah ditangani di tahun 2026. Adapun 18 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan.
Dari total 91 kasus itu, 71 kasus di antaranya masih tahap penyelidikan dan 20 kasus lain masuk tahap penyidikan. ”Berdasarkan dokumentasi kami, ada 9 korporasi yang area konsesinya terbakar. Namun hanya dua korporasi yang dikenakan sanksi, bahkan hanya sanksi administratif,” ucapnya.
Rerdapat sembilan korporasi yang telah dilaporkan oleh Walhi kepada Polda Jambi pada 2 November 2026. Luas wilayah kebakaran mencapai 13.122,92 hektar. ”Kami ingin negara melakukan penegakan hukum yang adil dan tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.
