Jakarta, VIVA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh izin pertambangan di Indonesia memberikan manfaat minimal 70 persen bagi negara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia benar-benar dinikmati rakyat, bukan justru lebih banyak mengalir ke pihak lain.
Prabowo menegaskan, pemerintah akan memperbaiki tata kelola sektor pertambangan, termasuk pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dan kepemilikan saham perusahaan tambang. Ia bahkan membuka kemungkinan negara mengambil alih saham apabila diperlukan untuk memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya," ujar Prabowo.
Ia menjelaskan, pemerintah tetap membuka kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan. Namun, setelah modal investasi kembali, keuntungan yang dihasilkan harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
"Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal dia masukin modal boleh, investasi Anda kembali sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," tegasnya.
Prabowo Soroti Kekayaan Tambang Indonesia yang Mengalir ke Luar NegeriDalam pidatonya, Prabowo menyoroti kekayaan sumber daya alam Indonesia yang selama ini menjadi daya tarik bagi banyak negara. Menurutnya, Indonesia memiliki berbagai komoditas mineral dan sumber daya lain yang dibutuhkan dunia.
Namun, ia mempertanyakan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat dari pengelolaan kekayaan alam tersebut. Prabowo menilai selama puluhan tahun terdapat persoalan ketika keuntungan dari pemanfaatan sumber daya Indonesia justru dibawa ke luar negeri.
Ia menyinggung kemudahan yang selama ini diberikan pemerintah kepada pelaku usaha melalui berbagai perizinan, mulai dari hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), hingga hak pengusahaan hutan (HTI).
Menurut Prabowo, sejumlah pihak memanfaatkan fasilitas dan izin tersebut untuk memperoleh keuntungan, tetapi hasilnya tidak sepenuhnya kembali ke Indonesia.
"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ucapnya.
