Pemprov DKI berencana menambah 100 sekolah swasta gratis sehingga totalnya menjadi 253 sekolah, pondok pesantren dan madrasah akan masuk sasaran sekolah gratis. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Yudha Permana, meminta wilayah sekolah harus merata.
"Tentu kami legislatif mendukung karena ini memang usulan inisiatif dari kami untuk penambahan sekolah swasta gratis, setiap tahunnya meskipun pemprov tidak melakukan penambahan, dan selalu kita tambah di rapat komisi E RAPBD 2026 (44 menjadi 103 sekolah swasta gratis) dan 2026 (103 menjadi 203 sekolah swasta gratis)," ujar Yudha saat dihubungi, Sabtu (14/11/2026).
Yudha pun meminta Pemprov DKI adil dalam menentukan wilayah sekolah swasta gratis ini. Dia ingin program sekolah swasta gratis ini merata di seluruh wilayah Jakarta.
"Wilayahnya harus adil dan merata khususnya di wilayah kecamatan/kelurahan yang tidak ada sekolah negeri atau minim sekolah negeri. Kalau di cek di RAPBD 2027 dan 2026 eksekutif tidak melakukan penambahan, kami di legislatif yang berjuang," katanya.
"Targetnya di 258 sekolah swasta gratis. Rapat terakhir di 203 sekolah swasta gratis untuk APBD 2027. Maka menjadi 258 sekolah swasta gratis adalah target di APBD 2028," imbuhnya.
Dia pun memberikan catatan. Dia meminta anggaran sekolah ini tidak boleh ada sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA.
"Catatan dari Komisi E pada rapat RAPBD 2027 kemarin, bahwa anggaran sekolah swasta gratis tidak boleh ada SILPA (APBD 2026 ada SILPA Rp 28 milyar), pemilihan sekolah harus tepat dan perkuat kajian/kurasi oleh Disdik sebelum sekolah-sekolah di putuskan menerima manfaat sekolah swasta gratis. Karena sekali SILPA Rp 28 milyar ini bisa untuk 8 sampai 10 sekolah swasta gratis," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diperluas. Pemprov DKI berencana menambah 100 sekolah swasta gratis sehingga totalnya menjadi 253 sekolah.
Pramono mengatakan perluasan program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sekolah gratis. Dia menyebut pondok pesantren dan madrasah juga berpeluang masuk dalam program tersebut.
"Untuk sekolah gratis, tentunya ini dibahas bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50, dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu tambah 100. Totalnya jadi 253," kata Pramono saat menghadiri peringatan Hari Santri di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/11).
(bel/zap)
