Pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk mengamankan penerimaan negara menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Guna mencapai target, pemerintah masih harus mengejar kekurangan penerimaan Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir.
Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan belanja (APBN) 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, pemerintah masih perlu mengumpulkan sekitar Rp 514 triliun dalam dua bulan tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak.
”Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media, agar kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi November 2026, di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Jika dihitung berdasarkan persentase realisasi tersebut, sisa target penerimaan pajak diperkirakan adalah Rp 561 triliun. Perbedaan angka itu menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan basis penghitungan yang digunakan pemerintah.
Upaya mengejar target penerimaan pada akhir 2026 akan menjadi pekerjaan yang tidak ringan bagi otoritas fiskal. Secara tahunan, penerimaan pajak hingga Oktober 2026 tumbuh 23,2 persen. Ini ditopang terutama oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas yang mencapai Rp 893,19 triliun atau tumbuh 16,6 persen.
Adapun penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) mencapai Rp 793,55 triliun atau meningkat 39,1 persen.
Suahasil menjelaskan, peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM antara lain ditopang aktivitas konsumsi domestik dan daya beli masyarakat. Sementara itu, penerimaan PPh migas mencapai Rp 48,88 triliun atau tumbuh 84,7 persen.
Di sisi lain, realisasi beberapa komponen penerimaan justru turun. Penerimaan pajak bumi dan bangunan tercatat Rp 20,52 triliun atau turun 3,7 persen, sedangkan pajak lainnya mencapai Rp 7,1 triliun atau turun 9 persen. Setoran pajak yang sebelumnya tercatat dalam kategori deposit juga turun 49,8 persen menjadi Rp 33,6 triliun.
Menurut Suahasil, penurunan deposit tersebut antara lain karena wajib pajak kini menyetorkan pembayaran langsung ke jenis pajak yang bersangkutan.
Kenaikan penerimaan pajak tersebut berlangsung bersamaan dengan kebijakan percepatan restitusi. Hingga 31 Oktober 2026, pemerintah telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak senilai Rp 208,68 triliun, meningkat 5,02 persen dibandingkan dengan realisasi September senilai Rp 198,71 triliun.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan, percepatan restitusi diprioritaskan bagi UMKM serta sektor padat karya. Hingga Oktober 2026, restitusi bagi UMKM mencapai Rp 7,14 triliun kepada 125.375 pemohon. Restitusi untuk sektor padat karya mencapai Rp 4,9 triliun kepada 2.767 pemohon atau setara 92,1 persen dari total permohonan.
Percepatan tersebut meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Rata-rata penyaluran restitusi UMKM pada September-Oktober mencapai Rp 604,91 miliar per bulan, naik 86,5 persen dibandingkan dengan rata-rata Mei-Agustus senilai Rp 324,33 miliar.
Di sektor padat karya, rata-rata penyaluran restitusi meningkat 55,8 persen menjadi Rp 363,27 miliar per bulan dari sebelumnya Rp 233,21 miliar.
Menurut Bimo, masih terdapat permohonan restitusi yang akan diselesaikan pada November-Desember 2026 dengan nilai Rp 418 miliar. Percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperlukan untuk menjaga arus kas perusahaan, mendukung keberlanjutan produksi, dan mempertahankan lapangan kerja. Meski demikian, proses pengembalian tetap dilakukan dengan pengawasan berbasis manajemen risiko.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berhadapan dengan kebutuhan meningkatkan penerimaan, tetapi juga harus memastikan pemungutan pajak tidak menghambat aktivitas usaha. Restitusi yang tertunda dapat menahan dana yang semestinya bisa digunakan perusahaan untuk membayar kewajiban operasional, membiayai produksi, atau menjaga keberlangsungan pekerja.
Hingga Oktober 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.618 triliun atau tumbuh 23,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Sementara, belanja negara mencapai Rp 2.997,2 triliun atau meningkat 15,6 persen.
Dengan demikian, defisit anggaran mencapai Rp 379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ini lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada Oktober 2025 senilai Rp 479,5 triliun atau 2,01 persen terhadap PDB.
Meski posisi defisit hingga Oktober 2026 masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025u, kebutuhan belanja pada dua bulan terakhir berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN.
Pemerintah memperkirakan tambahan belanja pada November-Desember 2026 mencapai Rp 945,2 triliun. Sementara tambahan pendapatan diproyeksikan Rp 590,1 triliun. Dengan demikian, terdapat potensi tambahan defisit senilai Rp 355 triliun sehingga defisit indikatif pada akhir 2026 bisa mencapai Rp 734,4 triliun.
Peningkatan penerimaan negara juga tidak sepenuhnya berasal dari perbaikan penerimaan pajak. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Oktober mencapai Rp 551,8 triliun atau tumbuh 37 persen. Realisasi tersebut bahkan telah melampaui target tahunan sebesar 20,2 persen.
Suahasil menyampaikan, peningkatan PNBP antara lain ditopang surplus Bank Indonesia sebesar Rp 55 triliun, penerimaan dari penertiban kawasan hutan, serta perkembangan harga komoditas. Kondisi tersebut turut menopang pendapatan negara di tengah upaya pemerintah mengamankan penerimaan pajak.
Namun, kenaikan harga komoditas juga membawa konsekuensi terhadap belanja negara. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) hingga Oktober mencapai 94,4 dollar AS per barrel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dollar AS per barel. Rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp 17.529 per dollar AS, lebih lemah dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar Rp 16.500 per dollar AS.
Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi. Hingga Oktober, realisasi belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp 415,8 triliun atau meningkat 32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 93 persen dari pagu awal anggaran.
Suahasil mengingatkan, perkembangan harga minyak perlu terus dicermati karena perubahan harga rata-rata sepanjang tahun akan berpengaruh terhadap APBN. Kenaikan harga minyak dapat menambah beban subsidi dan kompensasi. Sementara, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya pengadaan energi yang sebagian masih bergantung pada impor.
Di sisi belanja lainnya, belanja barang meningkat 58,1 persen menjadi Rp 545,3 triliun, antara lain dipengaruhi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sebaliknya, transfer ke daerah turun 8,4 persen menjadi Rp 653,6 triliun.
Perbedaan arah perkembangan belanja tersebut menunjukkan bahwa tekanan APBN tidak hanya berkaitan dengan besarnya pengeluaran, tetapi juga dengan komposisi dan prioritas penggunaan anggaran.
Kepala Ekonom Bank Danamon Indonesia Irman Faiz memperkirakan defisit APBN 2026 dapat mencapai 2,89 persen terhadap PDB. Menurut dia, dukungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi berpotensi lebih moderat pada akhir tahun, seiring dengan kebutuhan pemerintah menjaga keseimbangan anggaran.
Faiz menilai, perkembangan harga minyak dan nilai tukar menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan arah kebijakan fiskal. Dalam skenario dasarnya, penurunan harga minyak diperkirakan berlangsung secara bertahap, sementara kebijakan BI diharapkan dapat membantu menstabilkan rupiah dan meredakan premi risiko.
“Skenario dasar kami mengasumsikan penurunan moderat seiring normalisasi harga minyak secara bertahap, sementara kebijakan BI yang lebih tegas diharapkan membantu menstabilkan nilai tukar rupiah dan meredakan premi risiko lebih lanjut,” kata Faiz.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa kenaikan imbal hasil surat berharga negara, pelemahan rupiah, dan ketidakpastian pasar dapat membatasi ruang fiskal pemerintah. Tekanan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan sekaligus menambah beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang.
“Di saat yang sama, pemerintah perlu menjaga konsistensi komunikasi dan disiplin fiskal agar defisit tetap terkendali di bawah 3 persen,” ujar Yusuf.
Dengan demikian, tantangan pemerintah menjelang akhir 2026 bukan semata-mata mengejar kekurangan penerimaan pajak. Pemerintah juga perlu menjaga agar upaya meningkatkan penerimaan tidak menghambat likuiditas dunia usaha, sementara belanja negara tetap diarahkan untuk menopang kegiatan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.
Keseimbangan tersebut menjadi penting karena lonjakan penerimaan dalam satu tahun anggaran belum tentu mencerminkan penguatan basis penerimaan yang berkelanjutan. Ketergantungan pada penerimaan komoditas, perubahan harga energi, serta kebutuhan belanja yang meningkat dapat kembali menekan APBN apabila kondisi eksternal berubah.
Pada akhirnya, keberlanjutan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga oleh kualitas belanja dan kemampuan pemerintah mengelola risiko anggaran.
