JAKARTA, DISWAY.ID – Puluhan kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyurati Mahkamah Agung (MA) untuk meminta pengawasan atas persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Mereka berharap pemeriksaan berlangsung objektif, adil, dan menghormati hak terdakwa tanpa mengganggu kebebasan hakim memutus perkara.
Perwakilan para kiai, KH Nurul Yaqin Ishaq, menyerahkan surat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu MA di Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut silaturahmi kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada 21 Oktober 2026.
Selain kepada MA, surat serupa ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi Yudisial (KY), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pengawas KPK, Ketua DPR, dan DPD.
Nurul Yaqin mengatakan, para kiai mencermati keterangan saksi serta proses pemeriksaan dalam persidangan. Menurut penilaian mereka, sejumlah kesaksian mendukung penjelasan mengenai kebijakan pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50:50.
BACA JUGA: Sampaikan Amicus Curiae untuk Gus Yaqut, Ini Harapan Forum Jakarta Nahdliyin untuk Hakim Tipikor
Para kiai juga menyoroti respons majelis hakim terhadap keterangan saksi yang mereka anggap tidak mendukung dakwaan. Atas dasar itu, mereka meminta lembaga pengawas menelaah jalannya pemeriksaan berdasarkan rekaman dan transkrip persidangan.
“Sebagaimana tampak di rekaman persidangan, para kiai melihat banyak kesaksian yang menggugurkan dakwaan. Kami berharap majelis hakim melihat hal ini dengan obyektif, penuh kebijaksanaan dan bebas dari tekanan-tekanan politis yang kental melingkupi kasus ini,” ujar Nurul Yaqin.
Penilaian mengenai kesaksian dan dugaan tekanan politis tersebut merupakan pandangan para kiai. Pembuktian dakwaan tetap menjadi bagian dari pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam suratnya, para kiai menekankan independensi, ketidakberpihakan, penghormatan terhadap hak terdakwa, serta asas praduga tak bersalah. Mereka meminta proses hukum memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak untuk menyampaikan dan menguji keterangan.
BACA JUGA: Kasus Kuota Haji Tambahan, Gus Yaqut Sebut BPK Tak Temukan Aliran Dana Satu Sen pun kepadanya
Permohonan kepada Ketua MA memuat tiga hal utama. Pertama, penelaahan sesuai kewenangan MA terhadap jalannya persidangan perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt Pst.
Penelaahan itu diminta mencakup tata cara pemeriksaan saksi, kesempatan para pihak mengajukan pertanyaan, serta dugaan sikap tidak imparsial sebagaimana disampaikan dalam dokumen pendukung.
Kedua, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kewajiban atau perilaku hakim, para kiai meminta tindak lanjut melalui mekanisme pengawasan yang berlaku. Mereka menegaskan langkah tersebut tidak boleh memengaruhi kebebasan majelis dalam memutus pokok perkara.
Ketiga, para kiai memohon kesempatan beraudiensi dengan Ketua MA atau pejabat yang ditunjuk. Audiensi diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan keprihatinan dan dokumen pendukung, disertai tanggapan tertulis atas permohonan mereka.
Surat tersebut disebut ditandatangani lebih dari 30 kiai. Di antaranya KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, KH Mustofa Bisri dari Rembang, KH Muhammad Aqiel Siroj dari Kempek, Cirebon, serta KH Muhibbul Aman Ali dari Pasuruan.
- 1
- 2
- »
