JAKARTA -- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berencana melakukan audit terhadap pengelolaan dana non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI). Audit tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan organisasi, termasuk aliran dana dan pemenuhan kewajiban kepada klub serta Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya PSSI mendorong tata kelola organisasi futsal yang transparan dan akuntabel. Pemeriksaan akan mencakup sejumlah aspek keuangan, mulai dari sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, hingga pemenuhan kewajiban organisasi kepada para anggotanya.
Baca Juga
10 Klub Pro Futsal League Suarakan Ketidakpuasan pada Ketua Umum, KLB FFI Mengemuka
Polemik KLB FFI Dipastikan Tak Ganggu Timnas Futsal Indonesia, Pengelolaan Digabung dengan Timnas Indonesia
Keresahan Klub Futsal dan AFP hingga Minta KLB FFI
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menjelaskan, pada 2026 pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp 20 miliar kepada FFI melalui PSSI. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kepentingan tim nasional futsal Indonesia.
Menurut Yunus, proses pengusulan kebutuhan anggaran juga melibatkan FFI sebagai organisasi yang menaungi futsal Indonesia. Dengan demikian, perencanaan program dan kebutuhan pendanaan tidak dilakukan secara sepihak oleh PSSI, tetapi turut mempertimbangkan usulan dari FFI.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Yunus mengatakan, pengelolaan anggaran di lingkungan PSSI dijalankan melalui mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Setiap tahun, PSSI menyusun laporan keuangan yang diaudit dan disampaikan kepada anggota melalui Kongres PSSI.
“Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Yunus dalam keterangan resminya pada Sabtu (14/11/2026).
Terkait pengelolaan keuangan FFI, Yunus menjelaskan, kebutuhan pembiayaan di luar anggaran pemerintah, seperti subsidi klub dan insentif bagi AFP, bersumber dari pendanaan non-APBN. Sumber tersebut dapat berasal dari sponsor, kerja sama komersial, maupun pendapatan organisasi lainnya.
Karena itu, PSSI berencana memeriksa pengelolaan dana non-APBN FFI untuk mengetahui kondisi keuangan organisasi secara menyeluruh. Pemeriksaan juga akan mencakup mekanisme pengelolaan pendapatan dan penggunaan dana dalam memenuhi berbagai kebutuhan organisasi.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” ujar Yunus.
PSSI berharap proses audit tersebut dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi keuangan FFI sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola organisasi. Pengelolaan keuangan yang sehat dinilai penting untuk mendukung keberlangsungan kompetisi, pembinaan futsal di daerah, serta program tim nasional.
Yunus menegaskan, perkembangan prestasi tim nasional futsal perlu berjalan seiring dengan penguatan organisasi dan ekosistem kompetisi. Klub dan AFP memiliki peran penting dalam pembinaan pemain serta menjadi bagian dari fondasi perkembangan futsal Indonesia.
“Prestasi tim nasional futsal harus berjalan bersama dengan kesehatan organisasi dan keberlangsungan pembinaan di daerah. Klub dan asosiasi provinsi adalah fondasi perkembangan futsal Indonesia dan prestasi tim nasional. Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan,” kata Yunus.
