JAKARTA, KOMPAS.TV - Ahmad Khozinudin selaku kuasa hukum pengadu surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri, mengkritik keputusan Gibran berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden (wapres).
Khozinudin menilai Gibran seharusnya tidak mundur dan tetap menghadapi proses politik maupun hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Menurutnya, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu masih memiliki ruang untuk menunjukkan dokumen pendidikan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan, meskipun proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA) telah berakhir.
"Kalau dia memang memiliki dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, dia tidak mengundurkan diri, dia bisa fight seperti yang sudah dilakukan. Kendati ketika dia mau fight di PTUN dan di Mahkamah Agung itu sudah ditutup, dia masih punya ring pertarungan berikutnya untuk menunjukkan dia punya dokumen yang dia miliki, bukan hanya statement," kata Khozinudin dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Sabtu (14/11/2026).
Baca Juga: Gibranisti Harap Laporan Dugaan Pemalsuan Suket Gibran Tak Berlanjut, Ini Alasannya
Ia bahkan menilai keputusan Gibran berhenti dari jabatan wapres menunjukkan sikap tidak kesatria. Khozinudin mengaitkan penilaiannya tersebut dengan nilai kesatria dalam budaya Jawa.
"Sebagai seorang yang punya keturunan Jawa, suku Jawa yang punya sikap kesatria, semestinya tidak menempuh lungo playu, colong playu lungo gelanggang. Jadi apa yang dilakukan Gibran itu seperti lari dari tanggung jawab, tidak kesatria," ujarnya.
Khozinudin kembali menegaskan penilaiannya bahwa Gibran tidak menunjukkan sikap kesatria karena memilih mundur ketika masih memiliki kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya.
Khozinudin menegaskan proses pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen suket penyetaraan pendidikan Gibran tetap dapat berjalan meski Gibran telah berhenti.
Ia menyebut pengunduran diri Gibran maupun kemungkinan pemberhentian melalui proses pemakzulan, tidak otomatis menggugurkan dugaan pidana.
"Yang kedua, berkaitan dengan suket yang memenuhi unsur pidana dugaan, itu tidak bisa gugur ketika Gibran mengundurkan diri. Bahkan ketika Gibran pada akhirnya pun diberhentikan dengan tidak hormat melalui proses impeachment, kasus pidananya tetap bergulir. Kasus pidananya adalah kasus yang berdiri sendiri," kata Khozinudin.
Baca Juga: Tim Pelapor Suket Akan Lanjutkan Proses Hukum Meski Gibran Sudah Berhenti Jadi Wapres
Dia menjelaskan, proses pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pribadi, sedangkan proses pemakzulan menyangkut pertanggungjawaban Gibran dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden.
Ia juga menyatakan pihaknya tidak akan menempuh keadilan restoratif atau restorative justice dalam perkara tersebut. Bahkan, ia mengaku akan menolak apabila upaya penyelesaian melalui jalur tersebut diajukan pihak Gibran.
"Dan kami tegaskan, tidak akan ada proses restorative justice yang akan kami tempuh, baik inisiatif itu datang dari kami atau pasti kami tolak kalau inisiatif itu datang dari pihak kubu Gibran," tuturnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- khozinudin
- suket gibran
- Gibran
- Gibran berhenti
- wapres
- ahmad khozinudin
