Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kini, industri energi hingga pertambangan Indonesia memiliki alternatif untuk menggunakan yuan atau renminbi (RMB) dalam transaksi dengan China.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan ekosistem pasar uang dan valuta asing (valas) rupiah-renminbi menjadi langkah strategis untuk memperlancar transaksi bilateral antara Indonesia dan China. Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan.
Airlangga memaparkan external pressure dari USD Index di angka 101,67, dan 10 tahun US Treasury naik di 4,88%. Perkembangan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan aliran forex dan bagaimana pemerintah RI kita menjaga stabilitas di emerging market.
"Ini menjadi penting untuk menjaga financial stability dan external resilience," tutur Airlangga dikutip dari keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Salah satu langkah konkret untuk memperluas penggunaan yuan adalah melalui penguatan infrastruktur transaksi keuangan bilateral. Kerja sama transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) antara Indonesia dan China sendiri telah berjalan sejak 2021.
Komitmen tersebut diperkuat melalui pembentukan Renminbi Clearing Arrangement serta penunjukan Bank of China sebagai Renminbi Clearing Bank di Indonesia pada Juni 2026.
Dengan adanya bank kliring renminbi tersebut, transaksi menggunakan yuan diharapkan semakin mudah dilakukan oleh pelaku usaha Indonesia. Airlangga pun mendorong perusahaan di berbagai sektor, mulai dari industri, energi, pertambangan, transportasi, hingga perdagangan dan jasa untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.
"Dengan pengusaha-pengusaha sudah memanfaatkan adopsi daripada LCT, dan China sudah menjadi bagian dari LCT partner sejak 2021, dan juga dengan adanya clearing bank ini kita berharap bahwa industri maupun energi, mining, transportasi, trade and services, bisa memanfaatkan ini," ujar Airlangga.
"Jadi ini mewakili dari kerja sama Indonesia dan China untuk mendorong LCT dan dengan adanya BOC, Bank of China, sebagai clearing, harapannya perusahaan Indonesia bisa memanfaatkan dan juga derivatifnya," imbuhnya.
Airlangga juga menyebut perusahaan di sektor energi, termasuk PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), didorong untuk memanfaatkan skema LCT dalam transaksi perdagangan minyak dan gas. Dengan demikian, penggunaan yuan dapat menjadi alternatif pembayaran dalam aktivitas perdagangan komoditas energi dengan China.
Secara keseluruhan, transaksi LCT Indonesia dengan tujuh negara mitra telah mencapai ekuivalen US$49,42 miliar hingga Agustus 2026. Skema ini juga telah memiliki rata-rata 20.850 pengguna setiap bulan.
Besarnya potensi penggunaan mata uang lokal tersebut tidak terlepas dari eratnya hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan China.
China menyumbang sekitar 45% dari impor nonmigas Indonesia sepanjang Januari-September 2026. Sementara itu, komoditas ekspor utama Indonesia ke Negeri Tirai Bambu meliputi besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel dan produk turunannya.
Dari sisi investasi, China daratan juga menjadi salah satu sumber utama penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. Nilai investasi China daratan tercatat mencapai US$4,97 miliar pada periode Januari-September 2026.
Selain penguatan infrastruktur transaksi keuangan, pemerintah juga terus mendorong perluasan akses pasar melalui kerja sama perdagangan kedua negara. Salah satunya melalui percepatan penyelesaian agenda Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Sekitar 80% agenda kerja sama perdagangan telah tercakup melalui peningkatan ASEAN-China Free Trade Area(ACFTA) 2.0. Namun, penyelesaian berbagai hambatan nontarif masih menjadi perhatian pemerintah.
Indonesia juga memperluas keterlibatan dalam kerja sama perdagangan digital melalui World Alliance for International Commerce and Trade (WAICO), yang diharapkan membuka peluang pengembangan pasar digital.
Melalui pengembangan ekosistem rupiah-renminbi, pemerintah berharap pelaku usaha memiliki lebih banyak pilihan mata uang dalam transaksi internasional. Selain memperluas penggunaan mata uang lokal, skema ini juga diharapkan dapat membantu perusahaan mengelola eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar serta meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan dan investasi.
(arj/arj)
