jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia Moh Jumhur Hidayat menyebut Climate Implementation BRIDGE dalam COP31 adalah jembatan antara mereka yang memiliki sumber daya (alam) dan pihak yang kekurangan sumber daya.
Bicara dalam Forum Climate Implementation BRIDGE pada COP31 di Turkiye, Menteri Jumhur menekankan bahwa Indonesia mendorong agar komitmen iklim terhubung dengan prioritas pembangunan dan pembiayaan untuk pelaksanaan.
BACA JUGA: Indonesia Bawa Solusi Iklim Berskala Besar ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional
"NDC kedua kami, memperkirakan pencapaian target mitigasinya memerlukan total investasi sekitar Rp8.600 triliun di empat sektor. Yakni, energi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya, serta limbah," kata Menteri Jumhur dalam Sesi Climate Implementation BRIDGE - Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale, terkait Inisiatif Presidensi COP31, di Antalya, Turkiye, Jumat (13/11/2026).
Menurut Jumhur, hal ini merupakan kebutuhan investasi untuk mencapai target pengurangan emisi, bukan daya yang sudah diterima. "Tantangannya adalah bagaimana mengubah prioritas iklim menjadi proyek yang dapat dibiayai?" ucapnya.
BACA JUGA: Prof Jimly Sebut UUD Tidak Mewajibkan Calon Wapres dari Partai Pengusung
Dia mengatakan Indonesia menyambut BRIDGE tetapi menekankan bahwa prioritas harus ditentukan negara sendiri. Dukungan perlu menjawab kebutuhan RI, termasuk kapasitas lembaga dan jejaring kerja sama.
"BRIDGE akan memberi nilai tambah jika tetap dipimpin negara dan berbasis kebutuhan memperkuat kapasitas serta jejaring dan memastikan Indonesia dapat menentukan sendiri prioritas mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya," kata Jumhur.
BACA JUGA: Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Meninggal, Keluarga Singgung Suarakan Kebenaran
Dia juga meminta kejelasan apakah BRIDGE melengkapi pembiayaan yang sudah ada dan bukan membentuk skema pendanaan baru?
"Indonesia meminta konfirmasi, bahwa Climate Implementation BRIDGE tidak dimaksudkan membentuk skema pendanaan baru, melainkan melengkapi dan mengintegrasikan skema pembiayaan proyek yang sudah ada," tutur Menteri Jumhur.
Menurut Jumhur lantas menyinggung soal bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, dan investor swasta. Namun, dukungan perlu ditata dengan prioritas dan ukuran hasil yang jelas.
"Menurut kami, BRIDGE akan lebih kuat dengan pengaturan tata kelola yang jelas, mekanisme penetapan prioritas yang terdefinisi dan indikator kinerja utama," ujarnya.
Jumhur menyebut Indonesia termasuk kelompok awal BRIDGE. Langkah berikutnya adalah pendalaman teknis bersama presidensi COP31 dan mitra terkait.
"Kami menantikan kerja teknis bersama presidensi COP31 dan mewujudkannya menjadi rangkaian proyek yang disiapkan secara khusus," kata Jumhur.
Oleh karena itu, Menteri Jumhur berpendapat bahwa BRIDGE harus menjembatani komitmen dan pelaksanaan dengan prioritas yang jelas dan hasil yang terukur.
Kemudian, BRIGDE juga harus menjadi jembatan keadilan iklim global. Menghubungkan pihak penghasil emisi besar di belahan bumi utara dengan pihak yang terdampak di belahan bumi selatan. Semuanya menjadi lebih baik dengan adanya BRIDGE.
Dia menekankan bahwa Indonesia sebagai bagian dari kelompok pertama (first cohort) siap bekerja secara intensif bersama Presidensi COP31 dan seluruh mitra global. "Tujuannya adalah mendalami prioritas nasional dan menerjemahkannya ke dalam rangkaian proyek aksi iklim yang terarah hingga tahun 2035," kata Jumhur Hidayat.(Fat/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
