Kasus Suket Gibran di Bareskrim, Khozinudin Tolak Restorative Justice

kompas.tv
12 jam lalu
Cover Berita
Advokat Ahmad Khozinudin (kiri) mendatangi kantor Kemenko Kumham Imipas untuk menyuarakan isu ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan), Selasa (27/10/2026). (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ahmad Khozinudin selaku kuasa hukum pengadu surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri, menegaskan pihaknya menolak penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice.

Khozinudin mengatakan pihaknya tidak akan menginisiasi upaya restorative justice. Bahkan, akan menolak apabila inisiatif tersebut datang dari pihak Gibran.

"Dan kami tegaskan, tidak akan ada proses restorative justice yang akan kami tempuh, baik inisiatif itu datang dari kami atau pasti kami tolak kalau inisiatif itu datang dari pihak kubu Gibran," kata Khozinudin dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Sabtu (14/11/2026).

Dia menyebut pihaknya juga akan menolak apabila upaya mediasi restorative justice dilakukan melalui penyidik Bareskrim.

"Bahkan kami juga akan menolak jika mediasi restorative justice itu yang sudah diadopsi dalam KUHAP, dimediasi oleh penyidik dari Bareskrim," ujarnya.

Baca Juga: Gibranisti Harap Laporan Dugaan Pemalsuan Suket Gibran Tak Berlanjut, Ini Alasannya

Minta Proses Pidana Berlanjut

Khozinudin juga menegaskan berhentinya Gibran dari jabatan wakil presiden (wapres) tidak serta-merta menggugurkan proses pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen suket penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurutnya, perkara pidana merupakan proses hukum tersendiri yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pribadi.

Hal itu berbeda dengan pertanggungjawaban Gibran dalam kapasitasnya sebagai wapres.

"Yang kedua, berkaitan dengan suket yang memenuhi unsur pidana dugaan, itu tidak bisa gugur ketika Gibran mengundurkan diri. Bahkan ketika Gibran pada akhirnya pun diberhentikan dengan tidak hormat melalui proses impeachment, kasus pidananya tetap bergulir. Kasus pidananya adalah kasus yang berdiri sendiri," kata Khozinudin.

Ia menjelaskan, proses pidana tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pribadi atas dugaan tindak pidana yang dipersoalkan. 

Karena itu, Khozinudin menyebut proses hukum suket Gibran tetap harus dibedakan dari persoalan berhentinya Gibran dari jabatan wakil presiden. 

Baca Juga: Khozinudin soal Gibran Berhenti: Seperti Lari dari Tanggung Jawab

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV

Tag
  • khozinudin
  • ahmad khozinudin
  • suket gibran
  • restorative justice
  • gibran
  • gibran rakabuming raka
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Muzani sebut Tidak Ada Aturan Mewajibkan Presiden Memilih Pengganti Gibran dari Partai Koalisi
• 18 jam laluviva.co.id
thumb
Bursa Pengganti Gibran, Parpol Koalisi Serahkan ke Prabowo
• 6 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Prabowo Pimpin Ratas di Istana Bogor Beri Penguatan Ekonomi Nasional
• 23 jam lalumetrotvnews.com
thumb
BMKG Jayapura Catat 173 Titik Api Tersebar di Tanah Papua, 153 Ada di Merauke
• 21 jam lalukompas.tv
thumb
Pelni Siapkan Diskon 30 Persen untuk Nataru 2026/2027, Cek Syarat dan Cara Pesan
• 4 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.