Jakarta, VIVA - Elite Partai Gerindra dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan calon wakil presiden (Cawapres) atau pengganti Gibran harus berasal dari partai politik pengusung atau partai koalisi dari Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di dalamnya, konstitusi hanya mengatur hak prerogatif presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat tanpa membatasi latar belakang asal calon tersebut.
"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama," ucap Muzani dikutip Sabtu (14/11/2026).
Selain itu, Muzani menekankan, bahwa penjelasan di dalam konstitusi sama sekali tidak mencantumkan syarat bahwa dua nama yang diajukan oleh kepala negara wajib berasal dari barisan partai koalisi pendukung pemerintah.
"Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu," jelas Muzani.
Kendati secara konstitusional tidak ada keharusan untuk mengambil figur dari internal koalisi, ia memperkirakan bahwa faktor partai-partai pengusung tetap akan menjadi bagian dari kalkulasi presiden sebelum menentukan dua nama yang akan diserahkan ke MPR.
"Saya kira presiden mempertimbangkan itu," beber Muzani.
Sebelumnya diberitakan, Gibran secara resmi meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI (Wapres RI).
Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri.
"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.
