Tanjungpinang (ANTARA) - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebutkan hunian vertikal potensial dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggunakan skema rumah subsidi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Heru mengatakan hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen sederhana setinggi empat lantai, bisa menjadi salah satu solusi di tengah keterbatasan lahan untuk membangun rumah tapak, contohnya di Kota Batam.
"Lahan di Batam semakin terbatas, sehingga ke depan harga rumah akan semakin mahal. Dampaknya, keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengakses rumah layak dan terjangkau pun kian sulit," kata Heru di Kota Tanjungpinang, Kepri, Sabtu.
Dia menyampaikan pemerintah pusat sudah membuat regulasi penyesuaian harga hunian vertikal di tiap-tiap provinsi, termasuk regulasi FLPP saat ini sudah bisa masuk ke pembiayaan hunian vertikal.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah terkait di Kepri bersama pengembang dapat memetakan sekaligus mengusulkan pembangunan hunian vertikal kepada BP Tapera, dengan catatan memiliki lahan dan adanya permintaan dari masyarakat.
"Untuk lahannya bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah atau BP Batam, lalu tinggal undang pengembang untuk bangun, dan BP Tapera sebagai debitur siap menyalurkan pembiayaan lewat skema FLPP Rumah Subsidi," ungkapnya.
Baca juga: BP Tapera: Program rumah subsidi FLPP dongkrak ekonomi di Kepri
Baca juga: BP Tapera: Penyaluran FLPP jangkau masyarakat di Solo Raya dan Padang
Heru menambahkan harga hunian vertikal di wilayah Kepri ditetapkan maksimal Rp600 juta, dengan tenor maksimal 40 tahun.
Sementara itu, bunganya sebesar enam persen, atau lebih tinggi dibanding rumah tapak sebesar lima persen.
"Tipe hunian vertikal minimal 21, dan maksimal 45," demikian Heru.
Ia menambahkan hunian vertikal melalui program FLPP rumah subsidi dapat mengurangi backlog kepemilikan rumah di Kepri yang masih mencapai 157 ribu warga belum memiliki rumah layak.
Baca juga: BP Tapera: Penyaluran KPR FLPP hingga 31 Oktober capai 194.360 unit
Baca juga: BP Tapera: Pemerintah beri kesempatan emas generasi muda miliki rumah
Heru mengatakan hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen sederhana setinggi empat lantai, bisa menjadi salah satu solusi di tengah keterbatasan lahan untuk membangun rumah tapak, contohnya di Kota Batam.
"Lahan di Batam semakin terbatas, sehingga ke depan harga rumah akan semakin mahal. Dampaknya, keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengakses rumah layak dan terjangkau pun kian sulit," kata Heru di Kota Tanjungpinang, Kepri, Sabtu.
Dia menyampaikan pemerintah pusat sudah membuat regulasi penyesuaian harga hunian vertikal di tiap-tiap provinsi, termasuk regulasi FLPP saat ini sudah bisa masuk ke pembiayaan hunian vertikal.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah terkait di Kepri bersama pengembang dapat memetakan sekaligus mengusulkan pembangunan hunian vertikal kepada BP Tapera, dengan catatan memiliki lahan dan adanya permintaan dari masyarakat.
"Untuk lahannya bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah atau BP Batam, lalu tinggal undang pengembang untuk bangun, dan BP Tapera sebagai debitur siap menyalurkan pembiayaan lewat skema FLPP Rumah Subsidi," ungkapnya.
Baca juga: BP Tapera: Program rumah subsidi FLPP dongkrak ekonomi di Kepri
Baca juga: BP Tapera: Penyaluran FLPP jangkau masyarakat di Solo Raya dan Padang
Heru menambahkan harga hunian vertikal di wilayah Kepri ditetapkan maksimal Rp600 juta, dengan tenor maksimal 40 tahun.
Sementara itu, bunganya sebesar enam persen, atau lebih tinggi dibanding rumah tapak sebesar lima persen.
"Tipe hunian vertikal minimal 21, dan maksimal 45," demikian Heru.
Ia menambahkan hunian vertikal melalui program FLPP rumah subsidi dapat mengurangi backlog kepemilikan rumah di Kepri yang masih mencapai 157 ribu warga belum memiliki rumah layak.
Baca juga: BP Tapera: Penyaluran KPR FLPP hingga 31 Oktober capai 194.360 unit
Baca juga: BP Tapera: Pemerintah beri kesempatan emas generasi muda miliki rumah
