Blitar (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar mendeportasi dua warga negara asing asal Malaysia. Kedua warga negara asing (WNA) berinisial NA dan RAZ tersebut dideportasi karena melebihi batas waktu izin tinggal atau overstay selama 54 hari.
Keduanya diketahui tinggal di wilayah Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, untuk keperluan kunjungan keluarga. Selama berada di Indonesia, keduanya menggunakan visa kunjungan wisata dan telah melaporkan keberadaannya kepada pihak Imigrasi.
Namun, kedua WNA asal Malaysia itu justru tinggal di Tulungagung hingga mengalami overstay selama 54 hari. Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Blitar menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi sekaligus penangkalan terhadap keduanya pada Jumat (13/11/2026). Penindakan dilakukan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Blitar, Aditya Nursanto, menegaskan bahwa tindakan deportasi bukan sekadar proses pemulangan warga negara asing dari wilayah Indonesia. Lebih dari itu, deportasi merupakan bentuk penegakan hukum sekaligus penegasan kedaulatan negara.
“Deportasi bukan sekadar tindakan memulangkan orang asing dari suatu negara. Deportasi adalah pernyataan tegas bahwa kedaulatan negara tidak dapat ditawar, hukum tidak boleh diabaikan, dan setiap orang yang berada di wilayah suatu negara wajib tunduk pada aturan yang berlaku,” tegas Aditya.
Ia menjelaskan, dalam perspektif keimigrasian Indonesia, deportasi merupakan tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Menurut Aditya, setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan keimigrasian, termasuk memperhatikan masa berlaku izin tinggal yang dimiliki. Pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal dapat berujung pada tindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kantor Imigrasi Blitar terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi keimigrasian, baik dalam memberikan pelayanan maupun melakukan penegakan hukum secara profesional, tegas, dan berintegritas,” imbuhnya.
Melalui penindakan ini, Imigrasi Blitar kembali menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Pengawasan keimigrasian akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban serta kedaulatan negara. (owi/kun)
