Natuna, VIVA - Persoalan sampah hingga keterbatasan fasilitas penunjang ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah di kawasan pulau terluar Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, saat menyambangi Pulau Sekatung dan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Maruli menilai pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya berfokus pada pengamanan wilayah. Kebutuhan masyarakat, termasuk pengelolaan sampah dan fasilitas yang dapat menggerakkan perekonomian warga, juga harus mendapat perhatian.
"Ya, supaya di pulau-pulau ini kita juga harus memikirkan bagaimana permasalahan sampah, bagaimana mengadakan fasilitas supaya perekonomian mereka meningkat," ujar Maruli, dikutip Minggu (15/11/26).
Menurutnya, setiap pulau memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. Karena itu, pembangunan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah. Kebutuhan masyarakat harus diidentifikasi terlebih dahulu agar program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Perhatian terhadap kondisi masyarakat pulau terluar tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan yang dilakukan Maruli di Natuna.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Program Bangun Beranda Negeri, yang diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Maruli juga melihat langsung kondisi infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat. Salah satunya pembangunan Jembatan Garuda di Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.
Jembatan sepanjang 18 meter itu menghubungkan antardesa sehingga diharapkan dapat memperlancar akses dan mobilitas warga.
Dari Natuna, Maruli kemudian meninjau Pos Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) di Pulau Sekatung. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas pengamanan serta sarana pendukung bagi personel yang bertugas menjaga wilayah terluar Indonesia.
Sementara di Pulau Laut, sejumlah fasilitas turut menjadi perhatian, mulai dari Pos TNI Angkatan Laut (TNI AL), Kantor Koramil, Kantor Kecamatan, hingga Puskesmas. Fasilitas tersebut dievaluasi untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana, baik untuk mendukung pertahanan maupun pelayanan dasar masyarakat.
Tak hanya melihat kondisi bangunan dan fasilitas, Maruli juga berdialog langsung dengan warga Pulau Laut. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi sekaligus mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan.
