jpnn.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan partainya bakal menjatuhkan sanksi tegas kepada kadernya, Bupati Kupang Yosef Lede (YL) jika kepala daerah itu terbukti melakukan kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap seorang wanita.
"Kami akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
BACA JUGA: Inisial TK di Kasus Penyadapan Ternyata Berpangkat Brigadir Jenderal, Ini Perannya
Ketua Komisi III DPR itu mendorong Polda NTT mengusut kasus dugaan kekerasan seksual itu secara objektif.
Dia juga mengingatkan tidak boleh ada pengistimewaan terhadap siapa pun, termasuk Bupati Yosef Lede.
BACA JUGA: Prof Jimly Sebut UUD Tidak Mewajibkan Calon Wapres dari Partai Pengusung
Menurut legislator bidang penegakan hukum itu, laporan polisi yang telah disampaikan korban kekerasan seksual harus ditindaklanjuti dengan cepat.
Habiburokhman juga meminta terduga YL ditangkap dan ditahan apabila sudah ada bukti permulaan yang cukup.
BACA JUGA: Gadis Remaja Tewas di Gedung PKBM Semarang, Diduga Terjatuh dari Lantai 4
"Kelak kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, Polda NTT menyatakan sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang YL setelah korban yang berusia 21 tahun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan laporan tersebut diterima pada Kamis (12/11) dan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
"Dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang," kata Henry, Jumat (13/11/2026).
Dia menekankan bahwa informasi peristiwa kekerasan seksual tersebut masih terus didalami.
Berdasarkan keterangan awal pelapor, jelas Henry, peristiwa itu bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.
Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.
Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan dijemput meninggalkan lokasi.
Henry menegaskan Polda NTT menangani laporan tersebut dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta memperhatikan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.(Ant/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
