Jakarta, VIVA - Para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN membahas perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin untuk menyelesaikan krisis di Myanmar dalam pertemuan di Manila, Filipina, Sabtu, 15 November 2026.
Selain situasi Myanmar, pertemuan tersebut turut membahas percepatan pembentukan pusat koordinasi ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas. Para menlu juga menyepakati konsep pembentukan Pusat Maritim ASEAN yang nantinya berkedudukan di Filipina.
Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, mengatakan pembahasan mengenai Myanmar mencakup perkembangan pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disepakati negara-negara anggota ASEAN.
Lazaro menyampaikan laporan mengenai misi kemanusiaan yang dilakukannya di Myanmar pada Oktober 2026, termasuk sejumlah pertemuan dengan para pemangku kepentingan di negara tersebut.
"Saya menyampaikan laporan kepada para menteri luar negeri mengenai misi kemanusiaan yang saya lakukan di Myanmar pada Oktober lalu, serta berbagai pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Myanmar. Pada dasarnya, pembahasan difokuskan pada perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin di Myanmar," kata Lazaro dalam taklimat di Manila.
Dia menjelaskan, rancangan keputusan setelah peninjauan pelaksanaan rencana perdamaian tersebut masih dalam tahap finalisasi. Dokumen itu nantinya akan disampaikan kepada para pemimpin negara anggota ASEAN.
ASEAN Belum Longgarkan Pembatasan MyanmarDalam kesempatan tersebut, Lazaro juga menegaskan belum ada perubahan kebijakan ASEAN mengenai keikutsertaan perwakilan politik Myanmar dalam pertemuan resmi organisasi kawasan tersebut.
Dengan demikian, pembatasan terhadap partisipasi pemimpin Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN masih tetap diberlakukan.
"Untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, tidak ada pelonggaran. Konsensus Lima Poin masih tetap berlaku," ujarnya.
Saat ini, Myanmar belum berpartisipasi dalam kegiatan resmi utama ASEAN pada tingkat perwakilan politik, termasuk pertemuan para menteri luar negeri dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin ASEAN.
Kebijakan tersebut ditetapkan pada 2021 setelah militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar. Pada tahun yang sama, ASEAN menyepakati Konsensus Lima Poin sebagai upaya untuk menangani krisis politik dan konflik di negara tersebut.
Konsensus itu mencakup lima langkah utama, yakni penghentian segera kekerasan oleh semua pihak, dimulainya dialog konstruktif dengan melibatkan seluruh pihak, penunjukan utusan khusus Ketua ASEAN untuk memfasilitasi dialog, pemberian bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan seluruh pihak terkait.
