Pantau - Indonesia masuk dalam daftar calon tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-33 atau COP33 yang dijadwalkan berlangsung pada November 2028.
Peluang Indonesia menjadi tuan rumah konferensi internasional tersebut muncul setelah China memutuskan tidak mengajukan diri sebagai penyelenggara COP33.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus dipertimbangkan Indonesia sebelum mengambil keputusan.
Hal tersebut disampaikan Ary dalam kegiatan media briefing di sela penyelenggaraan COP31 di Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026).
"Tadi kita barusan ketemu sama China sama Pak Menteri kita emang bener dia juga tanya Indonesia katanya untuk COP33, itu tahun berapa? Tahun 2028, nah bulan apa? November," kata Ary.
Indonesia Pertimbangkan Kesiapan dan Tahun Politik 2028
Ary mengakui kesempatan menjadi tuan rumah COP33 merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk berperan dalam penyelenggaraan konferensi perubahan iklim tingkat dunia.
Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan nasional dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan internasional berskala besar tersebut.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan COP33 pada 2028 yang bertepatan dengan tahun politik di Indonesia.
Menurut Ary, penyelenggaraan konferensi perubahan iklim membutuhkan persiapan besar agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik.
Selain Indonesia, sejumlah negara di kawasan Asia juga menunjukkan ketertarikan untuk menjadi tuan rumah COP33.
"Itu jadi berat buat kita, iya (kesempatan bagus), tapi kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga kan ini kan terlalu riskan buat kita," ujarnya.
Ary menjelaskan bahwa China juga membatalkan rencana pencalonannya sebagai tuan rumah COP33 setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk agenda politik dalam negeri.
Sementara itu, Korea Selatan dan India menjadi negara Asia lainnya yang sebelumnya sempat menyampaikan ketertarikan untuk menyelenggarakan konferensi tersebut.
Penyelenggaraan COP33 Membutuhkan Persiapan Logistik Besar
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Irawan Asaad, menyoroti besarnya kebutuhan logistik apabila Indonesia menjadi tuan rumah COP33.
Menurut Irawan, penyelenggara harus memiliki kemampuan untuk menerima dan melayani kedatangan puluhan ribu hingga sekitar 100 ribu peserta dari berbagai negara.
Para peserta tersebut mencakup delegasi resmi, perwakilan negara, hingga pemimpin negara yang menghadiri konferensi perubahan iklim internasional.
Selain menyediakan fasilitas penyelenggaraan, Indonesia juga harus mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi dan akreditasi bagi delegasi negara peserta.
"Anda bisa bayangkan mendatangkan 100 ribu orang ke negara Anda, mereka minta ke mana, ke Indonesia, misal mereka minta Bali. Seratus ribu orang mau datang ke negara kita, semuanya diurus, 168 negara kita harus urus dia punya akreditasi," ujar Irawan.
Besarnya jumlah peserta tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mengukur kesiapan Indonesia menyelenggarakan COP33.
Pemerintah juga perlu memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipenuhi agar konferensi internasional tersebut berjalan sesuai harapan.
"Kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga ini terlalu riskan buat kita," katanya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, peluang Indonesia menjadi tuan rumah COP33 masih memerlukan pertimbangan terkait kesiapan penyelenggaraan, kebutuhan logistik, serta agenda nasional pada 2028.
