JAKARTA, KOMPAS.TV - Dosen Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta menilai penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo perlu dilengkapi dengan audit forensik digital.
Menurut Stanislaus pemeriksaan tersebut dapat membantu mengungkap rangkaian aktivitas penyadapan, mulai dari waktu data diambil, perangkat yang digunakan untuk mengakses informasi, hingga pihak yang menerima data hasil penyadapan.
Ia menjelaskan perangkat elektronik yang digunakan dalam aktivitas tersebut memiliki rekam jejak atau log yang dapat diperiksa.
Maka dari itu, penyidik perlu menelusuri catatan aktivitas digital untuk mengetahui kapan penyadapan dilakukan dan kapan data diakses.
Stanislaus menyebut pakar teknologi informasi dapat membantu mengungkap jejak digital tersebut, termasuk apabila catatan aktivitasnya telah dihapus.
"Saya kira pakar-pakar IT bisa membongkar ini walaupun sudah dihapus. Dicari saja kapan disadap, kapan data diakses, kemudian dihubungkan juga dengan handphone nya. Diakses lewat mana? Misalnya lewat laptop atau lewat handphone," kata Stanislaus dalam tayangan Sapa Indonesia Malam KompasTV, Sabtu (14/11/2026).
Baca Juga: Sosok TK yang Disebut Kapolri dalam Kasus Penyadapan Presiden, Disebut Berpangkat Brigjen
Selain menelusuri perangkat yang digunakan, Stanislaus menilai penyidik perlu memastikan kepada siapa data hasil penyadapan diserahkan.
Menurutnya, pemeriksaan forensik digital harus dapat mengungkap aliran data setelah informasi tersebut diakses.
"Kemudian diserahkan kepada siapa. Jadi saya kira perlu ada audit forensik secara forensik digital, ke mana barang ini diserahkan," ucapnya.
Dosen Intelijen UI Minta Penerima Data Ikut DitelusuriStanislaus menegaskan penelusuran tidak boleh berhenti hanya pada pihak yang diduga menjadi pengguna akhir atau end user. Apabila data memang hanya berhenti pada tersangka, penyidikan dapat berfokus pada pihak tersebut.
Namun, jika ditemukan bukti bahwa informasi diteruskan kepada orang lain, pihak penerima juga perlu ditelusuri.
"Kalau memang berhenti di tersangka ya sudah. Tapi ketika ada bukti bahwa data ini diserahkan pihak lain, itu yang dikejar," tuturnya.
Ia menyebut bahwa proses penyelidikan harus mendasarkan pengusutan pada bukti yang ditemukan, bukan dugaan mengenai siapa saja yang mungkin terlibat dalam penggunaan data tersebut.
"Jadi kita tidak bisa berasumsi, tetapi kita harus berlandaskan bukti bahwa ternyata misalnya, oh data semua berhenti kepada Listyo Sigit, ya sudah di situ saja," ujar Stanislaus.
Baca Juga: Kapolri Sebut Inisial ‘TK’ Lakukan Surveillance Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Motif Penggunaan Data Hasil Penyadapan Perlu DiungkapLebih lanjut, Stanislaus juga mempertanyakan tujuan penggunaan data apabila hasil penyidikan menunjukkan informasi tersebut hanya berhenti pada satu pihak.
Menurutnya, penyidik perlu mengungkap apakah data itu digunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk berkaitan dengan informasi strategis.
"Data berhenti untuk apa? Penggunanya untuk apa? Apakah untuk kepentingan-kepentingan, misalnya ada isu-isu strategis sehingga tahu lebih dulu atau mempunyai kepentingan terhadap isu itu. Itu mungkin saja," ujarnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- penyadapan
- penyadapan presiden
- prabowo subianto
- dosen intelijen ui
- audit forensik
- stanislaus riyanta
