JAKARTA, KOMPAS — Penerangan sejumlah jalan umum di Jakarta rusak akibat proyek galian kabel optik dan pembangunan infrastruktur. Penerangan yang tidak memadai dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas pada malam hari. Situasi itu juga dikhawatirkan membuka peluang terjadinya tindak kejahatan.
Potensi bahaya akibat penerangan yang minim terlihat di Jalan Kuningan Mulia, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11/2026). Permukaan aspal dipenuhi bekas tambalan. Bahkan, beberapa titik tampak berlubang dan menampung genangan air.
Di tepi jalan, penggalian kabel optik masih berlangsung. Sebuah ekskavator sedang mengeruk badan jalan, sementara para pekerja proyek menggali tanah di sekitar lokasi. Gundukan tanah dan material galian berceceran di sekitarnya.
Pedagang soto setempat, Suhaeri Ashari (43), menunjuk deretan tiang penerangan jalan umum (PJU) di ruas tersebut. Berdasarkan pengamatannya, seluruh lampu PJU tidak menyala sejak sekitar setahun lalu. ”Habis galian kabel optik ini, lampu diputusin semua kabelnya,” ungkapnya.
Saat malam tiba, jalan menjadi sangat gelap sehingga lubang-lubang di aspal kerap tidak terlihat dari kejauhan. Pengendara sepeda motor rawan terperosok. Menurut Suhaeri, kecelakaan berulang terjadi karena kondisi jalan seperti itu.
“Dari sana, dari tikungan, lubang enggak kelihatan. Di tengah, tiba-tiba ada bolongan. Jadinya kecelakaan itu sering,” ujar Suhaeri.
Meski demikian, kecelakaan yang dimaksud bukan insiden serius. Menurut Suhaeri, pengendara biasanya hanya oleng dan terjatuh setelah ban sepeda motor masuk ke lubang.
Penerangan di Jalan Kuningan Mulia, menurut Suhaeri, sudah lama bermasalah. Pada 2023, lampu jalan sempat tidak berfungsi. Warga melaporkan kejadian itu kepada pengelola kawasan Kuningan Madya. Lampu PJU kemudian diperbaiki dan sempat menyala selama sekitar dua tahun.
Namun, sejak penggalian kabel optik dimulai pada 2025, kabel PJU kembali terputus. Ruas jalan pun kembali gelap saat malam hari.
Situasi jalan yang gelap membuat Suhaeri risau akan keselamatan pengguna jalan. Ia bercerita, Jalan Kuningan Mulia pernah menjadi kawasan rawan penjambretan. Empat tahun lalu, penjambretan pernah terjadi di sana. Saat itu, kawasan jalan masih sepi karena belum banyak pedagang yang berjualan. ”Kalau habis maghrib, jalan gelap sekali. Karyawan sekitar pada takut,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Budiyanto (43), pengemudi ojek daring yang kerap melewati Jalan Kuningan Mulia. Ia merasa terganggu dengan minimnya penerangan jalan. Setiap melintas, ia harus sangat berhati-hati menghindari lubang aspal yang tak terlihat.
Hampir setiap hari, Budiyanto berkendara di sepanjang Jalan Kuningan Mulia sekitar pukul 01.00-05.00 WIB. Risiko kecelakaan meningkat ketika hujan karena genangan air menutupi lubang di jalan. “Bahaya sekali, apalagi kalau banjir kan lubang itu enggak kelihatan. Nah, itu yang bahaya,” ujar Budiyanto.
Persoalan serupa sempat terjadi di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Selama lebih dari sebulan, PJU tidak menyala. Pemadaman terjadi akibat proyek pembangunan Lintas Raya Terpadu rute Manggarai-Kelapa Gading. Situasi itu ramai disorot warganet di media sosial. Dinas Bina Marga Jakarta menyalakan kembali lampu penerangan pada awal November 2026.
Gelapnya Jalan Pemuda sempat menjadi sorotan di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @ijooel, jalan tersebut terlihat gelap gulita. Sepanjang ruas jalan nyaris tidak terlihat, kecuali kerlap-kerlip lampu kendaraan yang melintas dari kejauhan.
Dari pantauan Kompas pada Sabtu (14/11/2026) siang, perbaikan infrastruktur masih berlangsung di pinggir jalan. Area trotoar dipagari seng. Di baliknya, tanah galian, bongkahan beton, dan karung-karung material bertumpuk. Permukaan aspal di sekitarnya bergelombang. Kerusakan jalan akibat proyek itu sulit disadari pengendara saat malam hari, terlebih jika PJU padam.
Salah satu warga yang menyaksikan dampak padamnya PJU, Sinta Naibaho (58), menyebut terjadi lima kecelakaan lalu lintas dalam satu bulan. Ia menunjuk jalan raya yang terbentang di depan warung kopinya. “Di sini terus kejadiannya sebelum lampu menyala,” ujarnya.
Sinta melihat langsung kecelakaan terakhir. Pengendara sepeda motor yang terjatuh tidak melihat jalan bergelombang karena situasi sangat gelap saat malam. Korban mengalami luka di kepala dan lutut hingga harus dilarikan ke rumah sakit. “Paling parah itu. Dia terlempar ke trotoar,” terang Sinta.
Selama PJU padam, warung kopi Sinta turut terdampak. Pengguna jalan enggan mampir karena khawatir dengan kondisi sekitar yang gelap. Imbasnya, pendapatannya anjlok dari Rp 300.000 menjadi kurang dari Rp 100.000 sehari.
Ketidakpastian ekonomi itu membuat Sinta berharap kendala yang sama tidak terulang lagi. ”Kalau gelap, orang juga takut berhenti. Semoga PJU jangan mati lagi, biar ramai terus,” katanya.
Serial Artikel
Proyek Galian Picu Kemacetan di Jakarta
Galian kabel, pemasangan trotoar, dan peninggian jalan sedang banyak dikerjakan pada jalur-jalur padat lalu lintas di Jakarta. Kemacetan pun kian terasa.
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Jakarta Siti Dinar Wenny membenarkan PJU di Jalan Pemuda dibongkar oleh pihak LRT karena pembangunan. Perbaikan fasilitas tersebut menjadi tanggung jawab pihak LRT. ”Saat ini sedang proses pemasangan tiang PJU dan jaringannya oleh LRT,” ujar Wenny.
Pihaknya, lanjut Wenny, akan mendorong LRT mempercepat pemasangan fasilitas penerangan sesuai standar dan ketentuan. Upaya itu diperlukan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Kendati demikian, Wenny menyatakan Jalan Kuningan Mulia berada di luar kewenangan Pemerintah Provinsi Jakarta. Pengelolaan infrastruktur, termasuk penerangan jalan, di kawasan tersebut merupakan tanggung jawab pengelola kawasan setempat.
Belum diserahkannya aset tanah dan fisik jalan kepada Pemprov Jakarta menyebabkan kawasan tersebut tidak tercatat dalam inventaris pemerintah daerah. Artinya, pihak swasta bertanggung jawab atas penataan Jalan Kuningan Mulia.
PJU bukan sekadar fasilitas estetika perkotaan atau pelengkap infrastruktur, melainkan komponen vital sistem keselamatan jalan.
Persoalan minimnya penerangan di sejumlah jalan umum di Jakarta disorot Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno. Ia menilai, PJU sangat krusial bagi pengguna jalan. Penerangan yang memadai membantu pengendara memahami kondisi jalan yang dilalui.
“PJU bukan sekadar fasilitas estetika perkotaan atau pelengkap infrastruktur, melainkan komponen vital sistem keselamatan jalan,” terangnya.
Djoko menyampaikan, penyediaan alat penerangan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 5 ayat 1 dalam regulasi itu, menurut dia, mewajibkan jalan umum didukung perlengkapan jalan, termasuk alat penerangan.
”Keberadaan PJU memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai fasilitas publik yang esensial. Penyediaan fasilitas ini merupakan kewajiban hukum bagi negara,” kata Djoko.
Pengadaan PJU, menurut Djoko, harus memenuhi standar teknis. Tingkat penerangan, distribusi cahaya, hingga pengendalian silau mesti diperhatikan. Kontras berlebihan antara bagian jalan yang terang dan gelap dapat menyulitkan pengendara mengenali objek.
“Pengemudi akan mengalami kesulitan memperkirakan jarak, kecepatan kendaraan lain, serta kehadiran pejalan kaki,” ucapnya.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyoroti lemahnya pengawasan dan pemeliharaan PJU di Jakarta. Lampu jalan yang padam tidak cukup ditangani dengan perbaikan setelah ada aduan. Pemerintah perlu memastikan perawatan dilakukan secara berkala.
Trubus menambahkan, jalan yang gelap bukan hanya rawan kecelakaan, tetapi juga meningkatkan potensi kejahatan. Dalam keadaan gelap, pelaku kriminal dapat lebih mudah beraksi.
Laporan warga kerap macet karena pemerintah sering lambat menanggapi.
Tak hanya itu, Trubus menyarankan pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengawasan fasilitas publik. Masyarakat semestinya sigap melapor agar kerusakan segera diperbaiki.
Sayangnya, kanal pengaduan warga seperti Jakarta Kini (JAKI) belum sepenuhnya efektif. Trubus mengamati, laporan warga kerap terhambat karena pemerintah lambat menanggapi. “Sejauh ini, efektivitas kanal pengaduan masih sangat kurang,” katanya.





