Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi menjanjikan penambahan anggaran bagi daerah. Kali ini, Presiden menyatakan setiap provinsi akan mendapatkan tambahan anggaran Rp 100 miliar, sedangkan kabupaten/ kota masing-masing minimal Rp 20 miliar. Dana tambahan tersebut dialokasikan dari hasil efisiensi belanja barang dan jasa melalui penyatuan sistem belanja pemerintah.
Rencana pemberian dana tambahan itu disampaikan Presiden di hadapan ribuan kader Muhammadiyah, bukan dalam forum bersama para kepala daerah. Janji tersebut menjadi salah satu tema yang disampaikan Presiden saat berpidato dalam pembukaan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Acara tersebut memang dihadiri sejumlah kepala daerah, selain para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
”Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp 100 miliar tambahan, ya. Untuk tiap kabupaten, minimal Rp 20 miliar. Ya, Rp 20 miliar minimal,” tuturnya.
Pada awal pidatonya, Presiden sempat menyinggung soal efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah. Ia mengaku telah meminta para menteri agar tidak terlalu sering menghadiri acara-acara seremonial.
Komitmen untuk mengefisiensi anggaran itu kembali disampaikan Presiden menjelang akhir pidatonya. Ia mengungkapkan bahwa kebocoran dari APBN dan APBD sangatlah besar. Dari sekitar Rp 1.200 triliun anggaran belanja tiap tahun, sekitar 30 persen di antaranya diperkirakan hangus mark up, penggelembungan harga, atau korupsi.
Atas temuan tersebut, ia menilai pola belanja barang dan jasa yang dilakukan terpisah oleh kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota saat ini berjalan tanpa logika. Barang dengan jenis dan spesifikasi sama dibeli dengan harga berbeda-beda.
Ketidakteraturan itu salah satunya tampak pada pengadaan kebutuhan dasar, seperti pembelian obat di tiap rumah sakit yang dilakukan secara terpisah. Akibat belanja sendiri-sendiri tersebut, satu jenis obat yang sama dapat dibeli dengan selisih harga yang sangat beragam.
"Jadi ada obat yang sama, tapi harganya 20-30 harga berbeda," kata Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo ingin merasionalkan kondisi tersebut dengan menggabungkan seluruh pengadaan di instansi pemerintah menjadi satu sistem belanja. Melalui penyeragaman itu, pemerintah diperkirakan dapat menghemat anggaran sekitar 40 persen.
"Tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri, semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," ujarnya.
Prabowo melanjutkan, hasil penghematan itu telah siap dikucurkan ke daerah sehingga dalam waktu dekat ia akan mengumpulkan gubernur dan bupati/wali kota agar penggunaannya tetap terarah. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan dana yang akan disalurkan lebih besar dari yang telah dijanjikan.
"Jadi penghematan ini semua habis itu kita serahkan ke daerah, serahkan ke rakyat," ujarnya.
Prabowo menambahkan, efisiensi anggaran tersebut juga memungkinkan pemerintah memperluas jangkauan program pembangunan, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan. Melalui penghematan itu, anggaran yang semula direncanakan untuk memperbaiki 71.000 sekolah pada tahun ini meningkat hingga mampu menjangkau 88.000 sekolah.
Di sektor kelautan, pemerintah menyiapkan anggaran yang segera diturunkan untuk membangun desa-desa nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pada tahap awal akhir tahun ini, program tersebut menargetkan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan sebelum terus diperluas.
"Akhir tahun 2027, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah," kata Prabowo.
Secara terpisah, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syarif Hidayat menilai kebijakan penghematan anggaran itu patut diapresiasi karena hasilnya kini jelas diarahkan kembali untuk daerah. Langkah tersebut berbeda dari praktik penghematan pemerintah pusat sebelumnya yang cenderung kurang jelas peruntukannya.
Namun, ia menilai janji penambahan anggaran pemda pada akhir tahun ini tetap lebih kental bernuansa politis. Kebijakan tersebut dibaca sebagai upaya membangun citra positif pemerintah di tengah tekanan isu ekonomi dan keluhan minimnya anggaran daerah dalam hampir dua tahun terakhir.
"Selama ini penghematan sering tidak jelas ke mana dialokasikan, sedangkan kali ini ingin dibangun citra baru bahwa hasil efisiensi dikembalikan lagi ke daerah," katanya.
Penebusan dosa
Syarif juga melihat pemberian tambahan dana itu berperan sebagai semacam "penebusan dosa" pemerintah pusat atas pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai program-program prioritas Presiden. Akibat pemangkasan tersebut, para kepala daerah sering kali mengeluhkan sulitnya membiayai pembangunan sekaligus merealisasikan janji kampanye mereka.
Meski dimaksudkan untuk "mengobati" kekecewaan daerah, ia memandang nilai tambahan anggaran itu belum sepadan. Alokasi Rp 100 miliar bagi provinsi dan minimal Rp 20 miliar bagi kabupaten tergolong kecil untuk menjawab kebutuhan tiap daerah yang beragam.
"Jika dibandingkan dengan potongan dana alokasi umum yang dialami masing-masing daerah, tambahan anggaran itu relatif kecil dan tidak seimbang," ujar Syarif.
Berdasarkan data APBN, pagu Transfer ke Daerah (TKD) pada 2025 yang semula ditetapkan sebesar Rp 919,9 triliun sempat dipangkas sebesar Rp 50,59 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Pemangkasan berlanjut pada APBN 2026 ketika pagu awal TKD turun Rp 226,9 triliun menjadi Rp 693 triliun akibat pengalihan ke belanja kementerian dan lembaga, sebelum disesuaikan menjadi sekitar Rp 726,2 triliun untuk kebutuhan mendesak dan penanganan bencana.
Sementara itu, dalam UU APBN 2027, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp 735 triliun atau naik sekitar Rp 42 triliun dibandingkan dengan pagu awal 2026. Meskipun meningkat, angka untuk tahun depan tersebut masih lebih rendah sekitar Rp 184,9 triliun dibandingkan pagu awal TKD 2025, kendati beban gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah sekitar Rp 23 triliun turut diambil alih belanja pemerintah pusat.
Serial Artikel
Apakah Pemotongan Dana Transfer Daerah Akan Menghambat Pembangunan?
Perjalanan otonomi daerah menghadapi tantangan berupa pemangkasan transfer ke daerah yang berpotensi melemahkan pembangunan di daerah.
Selain nilainya tidak seimbang, Syarif mengingatkan bahwa tambahan dana hasil efisiensi tersebut bukan bagian dari hak daerah menurut undang-undang. Secara aturan, hak transfer daerah hanya disalurkan melalui DAU yang mayoritas membiayai gaji pegawai atau Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai usulan daerah, sedangkan tambahan ini berstatus pemberian pusat menyerupai hibah atau block grant.
Dengan status block grant, Syarif menegaskan anggaran tersebut semestinya memberi keleluasaan bagi kepala daerah untuk membiayai prioritas mendesak di wilayah masing-masing. Akan tetapi, merujuk pada kebiasaan selama ini, pemerintah pusat kerap kali tetap mengarahkan dan mengunci pos-pos pembelanjaannya sejak awal.
"Idealnya, dana sebesar Rp 100 miliar untuk provinsi dan Rp 20 miliar untuk kabupaten itu diserahkan agar dipakai sesuai kebutuhan daerah, bukan pos-posnya sudah ditentukan dari pusat," ujar Syarif.
