Pantau - Para menteri luar negeri negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) membahas perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin untuk menyelesaikan krisis Myanmar, percepatan pembentukan pusat penanganan kabut asap lintas batas, serta rencana pendirian Pusat Maritim ASEAN.
Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro menyampaikan bahwa ketiga agenda tersebut menjadi bagian dari pembahasan para menteri luar negeri ASEAN menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina.
Dalam taklimat di Manila, Sabtu (14/11/2026), Lazaro menjelaskan bahwa pembahasan mengenai Myanmar mencakup perkembangan pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disepakati negara-negara anggota ASEAN sejak 2021.
"Saya menyampaikan laporan kepada para menteri luar negeri mengenai misi kemanusiaan yang saya lakukan di Myanmar pada Oktober lalu, serta berbagai pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Myanmar. Pada dasarnya, pembahasan difokuskan pada perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin di Myanmar," kata Lazaro.
Menurutnya, rancangan keputusan yang disusun setelah peninjauan pelaksanaan konsensus tersebut masih berada dalam tahap finalisasi.
Rancangan itu selanjutnya akan disampaikan kepada para pemimpin negara anggota ASEAN untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.
ASEAN Belum Longgarkan Pembatasan Politik MyanmarLazaro menegaskan bahwa ASEAN belum mengubah kebijakan pembatasan keikutsertaan para pemimpin politik Myanmar dalam pertemuan resmi organisasi kawasan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan ketika dirinya ditanya mengenai kemungkinan pelonggaran pembatasan terhadap kehadiran perwakilan politik Myanmar dalam forum ASEAN.
"Untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, tidak ada pelonggaran. Konsensus Lima Poin masih tetap berlaku," ujarnya.
Sejak 2021, Myanmar tidak berpartisipasi melalui perwakilan politik dalam sejumlah kegiatan resmi utama ASEAN, termasuk pertemuan para menteri luar negeri dan KTT para pemimpin negara anggota.
Kebijakan tersebut ditetapkan setelah militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada 2021 dan ASEAN menyepakati Konsensus Lima Poin sebagai kerangka penyelesaian krisis politik di negara tersebut.
Perwakilan politik Myanmar turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai konsensus tersebut.
Kesepakatan itu mencakup penghentian segera segala bentuk kekerasan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik sipil Myanmar.
Selain penghentian kekerasan, konsensus tersebut juga mendorong dimulainya dialog secepatnya dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
Pemberian akses bantuan kemanusiaan dari negara-negara anggota ASEAN turut menjadi bagian penting dalam kesepakatan tersebut.
Namun, selama lima tahun sejak konsensus disepakati, hanya ketentuan mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan yang secara konsisten telah dilaksanakan.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari pembahasan para menteri luar negeri ASEAN dalam meninjau perkembangan pelaksanaan rencana perdamaian Myanmar.
Menlu ASEAN Dorong Percepatan Pusat Penanganan Kabut AsapSelain membahas situasi Myanmar, para menteri luar negeri ASEAN mendesak percepatan pembentukan pusat koordinasi regional untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas.
Lazaro mengatakan kabut asap akibat kebakaran di Indonesia telah mencapai sejumlah negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.
Dampak kabut asap tersebut juga dilaporkan mencapai Filipina pada Oktober 2026.
Persoalan itu menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN karena dampak kebakaran tidak hanya dirasakan di wilayah asalnya, tetapi juga meluas hingga melintasi batas negara.
Melalui pembahasan tersebut, para menteri luar negeri mendorong percepatan pembentukan pusat koordinasi ASEAN yang secara khusus menangani kabut asap lintas batas.
Pusat koordinasi tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas untuk mendukung penanganan persoalan kabut asap di kawasan Asia Tenggara.
Filipina Akan Menjadi Lokasi Pusat Maritim ASEANDalam pertemuan yang sama, para menteri luar negeri ASEAN juga menyetujui nota konsep dan kerangka acuan pembentukan Pusat Maritim ASEAN.
Lazaro mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut direncanakan berkedudukan di Filipina.
"Dalam pertemuan ini, kami mengadopsi nota konsep dan kerangka acuan Pusat Maritim ASEAN. Pusat Maritim ASEAN ini akan berkedudukan di Filipina," kata Lazaro.
Menurutnya, pusat tersebut akan mendukung berbagai inisiatif negara anggota ASEAN yang berkaitan dengan sektor maritim.
Dukungan itu mencakup sejumlah isu, termasuk operasional pelabuhan dan pengembangan ekonomi maritim di kawasan.
Persetujuan terhadap nota konsep dan kerangka acuan menjadi bagian dari proses pembentukan pusat maritim yang dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN.
Melalui pusat tersebut, berbagai inisiatif negara anggota di bidang maritim diharapkan memperoleh dukungan dalam pelaksanaannya.
Hasil Pembahasan Myanmar Akan Disampaikan kepada Pemimpin ASEANLazaro menyampaikan bahwa rancangan keputusan mengenai hasil peninjauan pelaksanaan Konsensus Lima Poin Myanmar masih harus diselesaikan sebelum disampaikan kepada para pemimpin ASEAN.
Sementara itu, ketentuan pembatasan terhadap keterlibatan perwakilan politik Myanmar dalam pertemuan utama organisasi masih tetap berlaku.
Pembahasan mengenai krisis Myanmar, penanganan kabut asap lintas batas, dan pembentukan Pusat Maritim ASEAN menjadi bagian dari agenda kerja sama kawasan yang dibicarakan para menteri luar negeri.
Hasil pembahasan tersebut berkaitan dengan persiapan pertemuan tingkat pemimpin ASEAN yang berlangsung di Manila.
