Kasus Bupati Kupang, Korban Disebut Diperkosa Dua Kali di Rumah Dinas

KUPANG, KOMPAS — Dugaan pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede terhadap RWM (21) disebut telah diatur bersama dua perempuan di lingkarannya. Korban disebut diarahkan masuk ke rumah dinas Bupati Kupang dan mengalami pemerkosaan dua kali dalam waktu kurang dari empat jam.

Sumber Kompas.id yang pertama kali mengungkapkan informasi tersebut, Minggu (15/11/2026), kembali menyampaikan bahwa korban mengalami perlakuan yang sangat kasar. Sumber itu berasal dari lembaga pemerintah yang telah menemui langsung korban.

“Awalnya korban dibawa dua perempuan untuk bertemu bupati di rumah dinasnya pada Rabu (11/11/2026) malam. Mereka menjanjikan pekerjaan di perusahaan daerah air minum. Syaratnya, harus bertemu bupati,” katanya.

Pertemuan itu diawali dengan makan malam.

Setelah makan malam, dua perempuan tersebut pergi dari rumah dinas dan meminta korban tetap berdua dengan Yosef. Korban hendak ikut pergi, tetapi disebut dilarang oleh kedua perempuan itu. Yosef juga disebut menahan korban.

Menurut sumber tersebut, korban kemudian berada dalam tekanan dan terpaksa mengikuti kemauan Yosef. Dugaan pemerkosaan pertama disebut terjadi dalam situasi tersebut.

Korban kemudian meminta salah satu dari dua perempuan tadi, yang disebut masih memiliki hubungan keluarga dengannya, untuk menjemput. Kedua perempuan itu datang, tetapi kemudian disebut kembali diminta Yosef untuk pergi. “Dua perempuan ini yang atur skenario pemerkosaan,” ujar sumber tersebut.

Dugaan pemerkosaan kedua disebut terjadi setelah lewat tengah malam. Korban kemudian masuk ke kamar mandi dan menghubungi adiknya pada Kamis (12/11/2026) dini hari. Adik korban datang menjemputnya.

Menurut sumber tersebut, dua perempuan tadi juga sempat menekan korban agar tidak menceritakan peristiwa itu. Pada Kamis siang, korban bersama keluarganya mendatangi Polda NTT untuk melaporkan kejadian tersebut.

Yosef yang ditemui di rumah dinasnya pada Sabtu (14/11/2026) mengatakan, ia menghormati proses hukum yang kini sedang berjalan di Polda NTT. Ia juga menyatakan siap memenuhi panggilan polisi.

Saat ditanya mengenai benar atau tidaknya peristiwa yang dilaporkan tersebut, Yosef tidak langsung merespons. Ia tidak mengakui, tetapi juga tidak membantahnya. Yosef kembali menyerahkan persoalan tersebut kepada proses hukum yang berlaku. “Nanti penasihat hukum yang akan menyampaikan,” ujarnya.

Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Henry Novika Chandra secara terpisah mengatakan, saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, termasuk dua perempuan dimaksud, akan dimintai keterangan. “Siapa pun akan sama di mata hukum,” ujarnya.

Henry menjamin proses hukum akan berjalan secara profesional dan transparan. Publik dipersilakan mengawal jalannya proses tersebut. “Penyelidikan sedang berlangsung, dan mari kita hormati proses ini,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai tawaran pekerjaan. Dalam pertemuan itu, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh terlapor.

"Setelah kejadian tersebut, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi,” ujar Henry.

Peristiwa itu disebut terjadi di rumah dinas Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam..

Henry menegaskan komitmen Polda NTT untuk menangani setiap laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Pihaknya memastikan hak-hak korban terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam proses penanganan perkara, polisi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap tahapan penyelidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, dan klarifikasi terhadap terlapor, dilakukan secara cermat dan objektif untuk mengungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban,” ucapnya.

Kini, korban berada dalam perlindungan. “Kami sudah bertemu korban pada Jumat (13/11/2026) kemarin untuk melakukan asesmen, namun belum selesai karena kondisi korban drop. Korban mengalami tekanan yang tidak mudah,” kata Kepala Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) NTT Anselmus Sowa Bolen, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Anselmus, LPSK telah menerima laporan resmi terkait kasus tersebut setelah korban dan keluarganya melapor ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Saat itu, korban dan keluarga didampingi petugas dari dinas yang membidangi perlindungan perempuan dan anak Provinsi NTT.

Pada Jumat, tim LPSK mendatangi rumah aman tempat korban didampingi untuk melakukan asesmen. Tujuannya mengetahui kebutuhan korban. Salah satu rekomendasinya adalah pendampingan oleh psikolog dari Universitas Nusa Cendana Kupang.

Menurut Anselmus, asesmen akan kembali dilanjutkan dengan mempertimbangkan kondisi korban. Dengan hadirnya psikolog, diharapkan korban dapat kembali berkomunikasi dengan lebih baik. Saat ini, korban masih terpukul atas peristiwa yang dialaminya.

Anselmus juga memastikan pihaknya akan menjaga keamanan dan keselamatan korban. Dengan demikian, upaya korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan dapat berjalan dan hak-hak korban terpenuhi.

Informasi mengenai kasus dugaan pemerkosaan pertama kali diterima Kompas dari sumber terpercaya pada Kamis (12/11/2026) tengah malam.

“Ada kasus Bupati Kupang lakukan pemerkosaan di rumah jabatan. Kejadiannya kemarin, Rabu (11/11/2026),” katanya.

Setelah diberitakan Kompas.id, kasus tersebut mendapat beragam tanggapan.