Mediaapakabar.com- Suasana Ruang Sidang Utama Pengadilan Tipikor pada PN Medan mendadak pecah bak stadion sepak bola, Jumat (13/11/2026).
Tangis haru, sorak-sorak, hingga aksi sujud syukur mewarnai vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim terhadap dua pesakitan kasus rasuah mega proyek Waterfront City Pangururan dan Tele KSPN Danau Toba senilai Rp13,18 miliar.
Dua terdakwa yang sebelumnya nyaris mendekam di balik jeruji besi itu adalah Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPPW Sumut, serta Edwyn Tresnanugraha, mantan GM PT Yodya Karya Wilayah IV Medan.
Ketua Majelis Hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsang, dengan tegas mengetok palu putusan yang mementahkan dakwaan jaksa. Hakim menyatakan kedua terdakwa bersih dari dakwaan alternatif kesatu (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 603 jo Pasal 20 KUHP) maupun alternatif kedua (Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 604 jo Pasal 20 KUHP).
"Menyatakan perbuatan terdakwa Enda Simakasura Ketaren dan terdakwa Edwyn Tresnanugraha tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua jaksa penuntut umum!" seru Yusafrihardi di hadapan persidangan yang bergemuruh.
Tak ayal, vonis lepas ini membuat kubu penegak hukum gigit jari. Putusan hakim tersebut bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan tuntutan JPU Kejari Samosir, Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan, yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa dengan kurungan 2 tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider 60 hari.
Mendengar vonis bebas tersebut, Enda terlihat membungkukkan badan ke arah majelis hakim sebagai bentuk rasa terima kasih yang mendalam. Sementara itu, Edwyn tak kuasa menahan emosi; ia langsung tersungkur bersujud di lantai ruang sidang sambil menitikkan air mata kelegaan.
Dalam amar putusannya, majelis hakim turut memerintahkan agar kedua terdakwa segera dibebaskan dari sel tahanan seketika putusan dibacakan.
"Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara," tegas Yusafrihardi.
Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan agar uang kerugian negara sebesar Rp13,18 miliar yang sempat dititipkan ke Kejati Sumut dikembalikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui pihak tersita, Heri Suhendra. Dengan ketukan palu ini, drama panjang korupsi wisata Danau Toba resmi ditutup dengan kebebasan mutlak bagi para terdakwa.(
