Maros, ERANASIONAL.COM – Polres Maros meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (14/11/2026).
Polisi memastikan kecelakaan tersebut tidak melibatkan rombongan menteri atau pejabat negara, melainkan kendaraan yang membawa rombongan atlet karate Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Maros.
Kepastian itu disampaikan Kasat Lantas Polres Maros, Iptu Suwardi, menyusul beredarnya kabar yang menyebutkan rombongan pejabat negara terlibat dalam insiden tersebut.
Suwardi menjelaskan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 14.25 WITA, tepatnya sekitar 500 meter dari perbatasan Kupu-Kupu, yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Maros.
Insiden tersebut melibatkan dua kendaraan, yakni Toyota Hilux dan Toyota Avanza.
Berdasarkan informasi awal kepolisian, Toyota Hilux menabrak Toyota Avanza yang sedang berhenti di pinggir jalan. Akibat benturan tersebut, mobil Avanza terguling ke jurang.
Mobil Avanza diketahui mengangkut lima atlet karate KONI Kabupaten Maros dan seorang pengemudi. Dengan demikian, terdapat enam orang di dalam kendaraan tersebut.
“Kami pastikan bukan rombongan pejabat yang terlibat dalam kejadian ini. Alhamdulillah, seluruh korban hanya mengalami luka ringan,” kata Iptu Suwardi, Sabtu (14/11/2026).
Seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan serta mendapatkan penanganan medis.
Sementara itu, Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Maros telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan kedua kendaraan yang terlibat.
Kedua mobil tersebut kini diamankan di kantor Unit Laka Lantas Polres Maros sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.
Akibat kecelakaan itu, kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp40 juta. Hingga kini, polisi masih mendalami peristiwa tersebut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan.
Polres Maros juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang beredar melalui media sosial.
Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi serta mengutamakan informasi dari sumber resmi kepolisian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. []
