Aksi Rakyat Bela Indonesia digelar di Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026). Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam dan serikat buruh dengan membawa lima tuntutan terkait kondisi bangsa.
Dalam orasinya, Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia Bachtiar Nasir mengajak masyarakat bersatu untuk membela Indonesia. Dia juga menyerukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang disebutnya sebagai pengkhianat bangsa dan negara.
"Rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa yang belakangan ini kita lihat telah melakukan tindakan yang membahayakan negara. Dan orang seperti ini harus dihukum dan hukum harus dikedepankan," kata Bachtiar.
Baca juga: Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir: Semoga Wapres Berikutnya Bukan yang Anti kepada Islam
Seruan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.Baca Juga:Cinta Berujung Kekerasan! Perawat di Cirebon Laporkan Dokter Spesialis ke PolisiBareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Selain Listyo Sigit, ketiga perwira tinggi tersebut yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam penyidikan, dugaan penyadapan disebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo. Kasus tersebut juga berkaitan dengan dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Bachtiar pun menegaskan jika penegakan hukum harus menjadi prioritas dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum sehingga hukum harus menjadi panglima, bukan kepentingan politik.
Lebih lanjut, dia juga menyinggung persoalan oligarki dan penguasaan aset negara. Bachtiar meminta pemerintah menindak pihak-pihak yang dinilainya telah merugikan negara dan menindas masyarakat kecil."Dan hari ini dari tempat ini kita juga menuntut: segera tangkap, kalau perlu hadapkan moncong senjata, seperti moncong senjata dihadapkan kepada santriwati di Sukoharjo yang dihadapkan pada malam hari dan dini hari itu dengan cara tidak adil," ujarnya.
Baca Juga:Sidang Ijazah Jokowi Ricuh, Dokter Tifa Ngamuk Dituding Ahli Abal-AbalSelain itu, Bachtiar meminta pemerintah menegakkan Pasal 33 UUD 1945 untuk memastikan pengelolaan perekonomian ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Dia mengingatkan agar upaya memberantas oligarki tidak justru melahirkan oligarki baru.
"Semoga lewat beliau (Presiden Prabowo), Undang-Undang Dasar '45 khususnya Pasal 33 itu kita tegakkan bersama-sama demi kemakmuran rakyat yang seluas-luasnya dan jangan sampai ada oligarki baru lagi di Indonesia," tuturnya.
Adapun lima tuntutan yang disuarakan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia yakni rakyat bersatu membela Indonesia, melawan pengkhianat bangsa dan negara, melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset negara, menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta menegakkan hukum secara konsisten.
Bachtiar juga mengajak para tokoh dan pemimpin Islam untuk memperkuat konsolidasi dan menjaga persatuan. "Para tokoh Islam, para pemimpin Islam di Indonesia khususnya, mari rapatkan barisan. Jangan mau dipecah belah lagi seperti kemarin," katanya.
Baca Juga:Kunjungi MA, Kapolri Suyudi: Perkuat Penegakan Hukum!Dalam orasinya, Bachtiar turut menyerukan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Dia mengajak masyarakat Indonesia untuk terus menyuarakan penghentian genosida di Gaza.
"Saudara kita di Gaza, saudara kita di Palestina, sebentar lagi akan menghadapi musim dingin dan saya berharap lewat pemerintahan hari ini, Indonesia yang sudah bergabung dengan Pakta Badar-bukan cuma di bidang politik, tapi bersama rakyat, bersatu, terdepan memerdekakan Palestina dan menghentikan genosida di Gaza," ujarnya.
#nasional
