JAKARTA, KOMPAS - Komitmen Pemerintah RI pada Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, dinilai menjadi sebuah paradoks. Janji pendanaan triliunan rupiah untuk dana abadi hutan global dalam skema TFFF berbanding terbalik dengan ekspansi proyek strategis nasional serta realitas perekonomian dalam negeri.
Dalam analisis Yayasan MADANI Berkelanjutan, langkah pemerintah menempatkan Indonesia bersama Brasil yang menjadi sponsor utama senilai 1 miliar Dollar AS (setara Rp 18 triliun) dalam skema TFFF (Tropical Forests Forever Facility) di tengah keterbatasan fiskal akan membebani anggaran dan tata kelola hutan di dalam negeri.
Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad menilai, Indonesia seharusnya memposisikan sebagai negara penerima manfaat dukungan pendanaan, transfer teknologi, dan kompensasi konservasi. Memposisikan diri sebagai penyandang dana TFFF dapat mengorbankan anggaran domestik.
"Pemerintah harus berhati-hati agar ambisi diplomasi di panggung global tidak mengaburkan prioritas utama kita untuk menyelamatkan hutan yang tersisa di tingkat tapak," kata Nadia dalam siaran pers, Minggu (15/11/2026).
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Turki, Rabu, (11/11/2026) menyatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada investasi sebesar 1 miliar Dolar AS untuk TFFF seperti pertama kali diluncurkan di COP30, Belem, Brasil.
"Indonesia tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: kita harus mewujudkan keduanya," kata Hashim.
Menurut Hashim, pendanaan internasional dinilai penting agar negara-negara pemilik hutan hujan tropis juga memperoleh manfaat ekonomi. Pendanaan tersebut dapat mendukung perlindungan dan pemulihan hutan tropis sekaligus memperkuat pencapaian target Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Target ini ditujukan untuk menekan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Indonesia tetap berkomitmen pada investasi sebesar 1 miliar Dolar AS untuk TFFF seperti pertama kali diluncurkan di COP30, Belem, Brasil. (Hashim)
Nadia kemudian mengingatkan, bahwa kontribusi terbesar dan paling tak ternilai dari Indonesia bagi upaya menahan laju krisis iklim global bukanlah uang tunai sebesar 1 miliar Dollar AS, melainkan jasa ekosistem dari sekitar 90 juta hektar tutupan hutan tropis. Jika ekosistem itu terus rusak, ditambah uang sudah keluar, ini akan menjadi beban ganda.
Dia menegaskan, masih banyak kebutuhan pendanaan mendesak yang belum terpenuhi secara memadai di dalam negeri. Kebutuhan itu mulai dari anggaran operasional pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung, pendanaan adaptasi iklim bagi masyarakat pesisir, hingga percepatan verifikasi dan penetapan wilayah hutan adat yang hingga kini berjalan lambat.
"Indonesia justru berisiko menanggung kerugian ganda: kehilangan ekosistem hutannya sendiri sekaligus gagal memetik manfaat finansial dari fasilitas pendanaan global yang ikut didanainya," ucapnya.
MADANI Berkelanjutan juga mencatat, ada 37,3 juta hektar hutan alam di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) pada tahun 2024, seluas 8,17 juta hektar hutan di antaranya merupakan hutan alam primer. Adapun luas hutan alam pada proyek strategis nasional (PSN) untuk cadangan pangan dan energi, seluas 8,78 juta hektar.
Hal tersebut, lanjut Nadia, menunjukkan bahwa pengembangan kawasan lumbung pangan skala luas (food estate), telah menggerus jutaan hektar ekosistem hutan alam dan lahan gambut yang kaya karbon. Demikian pula untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pembukaan lahan untuk proyek transisi energi dan hilirisasi tambang dalam kerangka Program Strategis Nasional (PSN).
Padahal, dalam skema TFFF, keberhasilan sebuah negara diukur secara ketat dari kemampuannya menekan laju deforestasi tahunan agar tetap berada di bawah ambang batas 0,5 persen, bahkan mendorong perluasan kembali wilayah hutan tropis melalui restorasi.
Apabila sebuah negara gagal mengendalikan laju kehilangan hutan atau mengalami kebakaran hutan dan lahan yang masif, sistem TFFF akan memberlakukan pemotongan insentif atau penalti yang sangat berat, yakni berkisar antara 100 hingga 800 Dollar AS untuk setiap hektar hutan yang hilang atau terdegradasi.
"Jika proyek-proyek PSN berbasis lahan di dalam negeri terus membabat hutan alam hingga melampaui ambang batas deforestasi 0,5 persen, potensi dana yang seharusnya diterima Indonesia dari TFFF akan tergerus habis oleh penalti," tutur Nadia.
Apabila sebuah negara gagal mengendalikan laju kehilangan hutan atau mengalami kebakaran hutan dan lahan yang masif, sistem TFFF akan memberlakukan pemotongan insentif atau penalti yang sangat berat
Untuk itu, agar komitmen Indonesia dalam TFFF tidak sia-sia, pemerintah didesak untuk mengubah posisi dari negara penyandang dana menjadi penerima manfaat. Dana TFFF yang diterima Indonesia bisa digunakan untuk memperkuat perlindungan hutan alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
Selain itu, kebijakan pembangunan dan perlindungan hutan alam harus selaras. Misalnya, dengan memberlakukan moratorium permanen pembukaan ekosistem hutan dan lahan gambut tersisa, serta mengevaluasi semua PSN yang merusak.
Pemerintah juga perlu membangun mekanisme tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk memastikan alokasi wajib minimal 20 persen dari total dana TFFF kepada masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan penjaga hutan.
"Tanpa keberanian politik untuk menghentikan deforestasi yang dilegalkan oleh proyek-proyek pembangunan nasional, hutan tropis kita akan terus menyusut dalam senyap," kata Nadia.





