ANTALYA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia mendorong integrasi pemulihan lahan terkontaminasi, reklamasi pascatambang, serta pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai pilar terukur dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi sektor limbah dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC Kedua) periode 2031–2035 menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi panel bertajuk ”Land Reclamation, Bioremediation and Hazardous Waste Utilization Pathways to Emission Reduction and Indonesia’s NDC” di Paviliun Indonesia, di sela-sela Konferensi Para Pihak untuk Perubahan Iklim Ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026).
Diskusi menghadirkan Pelaksana Tugas Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non-B3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Amsor, Direktur Health, Safety, and Environment (HSE) Harita Nickel Tonny Gultom, serta Manajer Remediasi Lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Rony Setyawan.
Dalam sambutan pembuka sesi itu, Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLH Vinda Damayanti menegaskan, sektor limbah harus bertransformasi dari pola pembuangan menuju pencegahan dan pemulihan ekosistem. Selama ini, aktivitas industri dan ekstraktif meninggalkan warisan berupa tanah terkontaminasi minyak maupun logam berat serta timbulan limbah industri yang tidak hanya memicu risiko kesehatan masyarakat, tetapi juga menyimpan jejak karbon tersembunyi.
”Upaya mengejar manfaat iklim tidak boleh mengorbankan perlindungan lingkungan atau kesehatan masyarakat. Pengaman (safeguards) bukanlah hambatan bagi agenda ini, melainkan fondasinya. Hanya solusi yang berdampak positif bagi iklim sekaligus terbukti aman yang akan memperoleh kepercayaan masyarakat dan mitra internasional kita,” ujar Vinda.
Pemerintah mendasarkan tata kelola itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut prinsip pencemar membayar (polluter pays principle). Untuk menjamin aspek keselamatan dan akuntabilitas, KLH menerapkan enam lapisan pengaman, mulai dari perizinan dan standar baku mutu, pemantauan emisi, ketertelusuran penuh, pemeriksaan kualitas produk olahan limbah, pelibatan masyarakat, hingga verifikasi independen.
Dalam paparannya, Amsor menjelaskan, tantangan utama saat ini adalah memastikan seluruh capaian pengurangan emisi dari kegiatan remediasi dan pemanfaatan limbah tercatat secara kredibel dalam kerangka measurement, reporting, and verification (MRV) serta masuk ke Sistem Registri Nasional (SRN). Menurut dia, setiap pelaku usaha wajib melalui tahapan identifikasi, perencanaan pemulihan, pengolahan, hingga memperoleh sertifikat pemulihan dari pemerintah agar kontribusinya dapat diakui secara resmi dalam pencapaian target NDC.
Ia menambahkan, perlu strategi dan langkah aktif dalam mendefinisikan ulang cara mengelola limbah, yakni bergeser dari pembuangan menuju pemanfaatan bernilai tinggi. Ada tiga pilar utama untuk melakukan hal ini, yakni penggunaan bahan bakar alternatif; pemulihan material; dan pemanfaatan limbah sebagai bahan konstruksi. Hasil akhirnya adalah berkurangnya penggunaan bahan bakar fosil, berkurangnya penggunaan material murni, serta berkurangnya limbah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir dan insinerator.
”Selain pengurangan emisi dari proses industri, upaya pemulihan lahan terkontaminasi juga berkontribusi signifikan terhadap penyerap karbon (carbon sink) nasional,” kata Amsor.
Praktik pemulihan lahan yang berdampak pada penurunan emisi mulai diterapkan di sektor hulu minyak dan gas bumi maupun pertambangan mineral. Di Blok Rokan, Riau, PT Pertamina Hulu Rokan mengembangkan metode bioremediasi on-site atau pengolahan tanah terkontaminasi hidrokarbon langsung di lokasi dengan memanfaatkan mikroorganisme lokal (indigenous).
Rony Setyawan memaparkan, metode konvensional off-site membutuhkan rantai pekerjaan panjang, mulai dari pengerukan, pengangkutan jarak jauh dengan truk berat, pengolahan di fasilitas luar, hingga mendatangkan tanah timbunan baru. Melalui pendekatan on-site, PHR memangkas durasi proyek dari semula 8–12 bulan menjadi 6–8 bulan.
”Dari sisi biaya, jika metode konvensional berada pada indeks 100, pendekatan on-site berada di bawah angka 71 atau lebih hemat lebih dari 20 persen. Aktivitas pengangkutan truk berat juga ditekan drastis sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar, emisi, dan gangguan lalu lintas bagi warga sekitar,” kata Rony. Secara keseluruhan, proyek pemulihan tersebut menghindari emisi hingga 170.000 ton setara karbon dioksida (CO2e).
Sementara itu, dari sektor hilirisasi mineral di Pulau Obi, Maluku Utara, Harita Nickel mencatat pengurangan emisi terhindarkan sekitar 3,15 juta ton CO2e sepanjang tahun 2025 melalui integrasi proses industri dan pemanfaatan produk sampingan.
Tonny Gultom menyebutkan, pengurangan emisi terbesar berasal dari gasifikasi batubara untuk bahan bakar tanur smelter yang menghindari 1,7 juta ton CO2e, disusul pemanfaatan kembali panas buang (waste heat recovery) dari pabrik asam sulfat sebesar 11,6 juta gigajoule yang menghindari hampir 1,3 juta ton CO2e.
Perusahaan juga mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berkapasitas 40 megawatt (MW) serta menyiapkan tambahan pembangkit berkapasitas 47 MW dari pemanfaatan panas berlebih pabrik asam sulfat pada tahun depan.
Kami menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menjalani proses audit standar IRMA
Dari sisi pengelolaan residu, Harita Nickel memanfaatkan kembali hampir 28.000 ton terak nikel (slag) dan abu batubara—yang diklasifikasikan sebagai limbah non-B3—menjadi batako, fondasi jalan lokal, lebih dari 2.000 unit kubus terumbu buatan (reef cube), serta bahan pembenah tanah (amelioran) untuk reklamasi lahan pascatambang. Hingga kini, reklamasi lahan tambang telah mencakup sekitar 271 hektar dengan lebih dari 196.000 pohon, disertai rehabilitasi daerah aliran sungai seluas 2.600 hektar.
”Kami memahami bahwa pembeli dan investor internasional membutuhkan transparansi dan ketertelusuran. Oleh karena itu, kami menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menjalani proses audit standar IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), salah satu standar pertambangan paling ketat di dunia yang dikembangkan secara setara oleh perusahaan, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil,” ucap Tonny.
Meski demikian, baik pemerintah maupun pelaku industri menilai peningkatan skala pemulihan lahan terkontaminasi memerlukan dukungan skema pembiayaan campuran (blended financing), pemanfaatan instrumen nilai ekonomi karbon, serta kerja sama internasional di bawah Pasal 6 Perjanjian Paris. Selain itu, penerapan teknologi remediasi tetap bersifat spesifik lokasi sehingga memerlukan kajian karakteristik tanah dan hidrogeologi yang mendalam sebelum direplikasi di wilayah lain.
