jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan skala prioritas pembangunan menyusul kebijakan efisiensi anggaran pada 2027.
Langkah tersebut diperlukan agar program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tetap dapat direalisasikan.
BACA JUGA: Jawab Penantian Warga, DPRD DKI Komitmen Benahi Tata Kelola Rusun Lewat Ranperda
Yuke mengatakan, keterbatasan anggaran berpotensi menyebabkan sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan mengalami penundaan. Salah satunya pekerjaan penurapan, pengerukan, hingga normalisasi sungai di sejumlah wilayah Jakarta.
Menurut dia, Pemprov DKI perlu menentukan wilayah yang menjadi prioritas penanganan. Misalnya, apabila normalisasi Sungai Ciliwung lebih diutamakan, pekerjaan serupa di wilayah lain kemungkinan harus menunggu giliran.
BACA JUGA: Normalisasi Kali Mampang Terkendala Akses, Yuke Usulkan Solusi Terpadu
"Pastinya akan ada dampak. Namun, kita berusaha seminimal mungkin dan seefektif mungkin agar tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat," ujar Yuke saat reses di RT 07/RW 01, Kelurahan Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, program yang perlu didahulukan adalah kegiatan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan mendesak, terutama penanganan banjir dan masalah lingkungan.
BACA JUGA: Kasus DBD di Jaksel Tembus 1.314, Yuke Yurike Desak Pemprov DKI Bergerak Cepat
Dalam kegiatan reses tersebut, Yuke juga menerima berbagai aspirasi warga, mulai dari perbaikan saluran air, pengaspalan jalan, kebudayaan, pendidikan, hingga pengelolaan sampah.
Persoalan drainase menjadi salah satu keluhan utama karena sejumlah wilayah memiliki kontur rendah sehingga kerap mengalami genangan saat hujan. Warga juga meminta penambahan lokasi penampungan sementara sampah karena kapasitas TPS, termasuk di Jalan Jawa, dinilai tidak lagi memadai.
Selain itu, warga mengusulkan agar Festival Kolaborasi Ciganjur menjadi agenda tahunan serta meminta bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terancam putus sekolah.
Yuke juga menerima laporan mengenai kualitas pekerjaan infrastruktur, seperti jalan yang cepat rusak setelah pembangunan saluran air dan genangan yang masih terjadi meskipun saluran telah dibangun.
Seluruh pengaduan tersebut akan dikoordinasikan dengan dinas terkait, kelurahan, kecamatan, dan satuan pelaksana untuk ditindaklanjuti.
Yuke menegaskan, keterbatasan anggaran bukan berarti pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat. Setiap usulan perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan perencanaan agar pembangunan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Dalam kesempatan itu, dia juga memperkenalkan platform LaporYuka.com sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan tanpa harus menunggu kegiatan reses.
Melalui platform tersebut, warga dapat mengunggah foto atau video serta memantau perkembangan laporan, meskipun saat ini sistemnya masih dalam tahap uji coba dan penyempurnaan. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
