Banda Aceh, tvOnenews.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan satu unit alat berat jenis ekskavator untuk membantu penanganan darurat banjir yang melanda Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh.
Pengerahan alat berat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I tersebut dilakukan untuk membersihkan material banjir sekaligus mendukung pemulihan lingkungan dan aktivitas masyarakat.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk membantu penanganan bencana, mulai dari alat berat, personel teknis hingga dukungan logistik.
“Kementerian PU telah menggerakkan seluruh sumber daya mulai dari alat berat, personel teknis, termasuk dukungan logistik untuk membantu penanganan bencana,” kata Dody dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Minggu (15/11/2026).
Sebanyak 16 desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Subulussalam kembali dilanda banjir luapan sejak Jumat (13/11/2026). Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu secara terus-menerus hingga menyebabkan debit sungai meningkat dan meluap ke permukiman warga.
Banjir juga berdampak terhadap sejumlah fasilitas umum, seperti sekolah, puskesmas, dan jalan. Selain itu, infrastruktur penyediaan air bersih turut terdampak setelah bangunan intake PDAM Jontor mengalami kerusakan akibat jebol.
Tim Satgas Bencana BWS Sumatera I bersama Tim Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA 2 telah melakukan pemantauan di lokasi terdampak dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam.
Pada 13 November 2026, satu unit ekskavator dimobilisasi menuju Subulussalam untuk mendukung penanganan darurat, terutama membersihkan material banjir.
Dody menegaskan, kecepatan dan kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat bencana.
“Dalam situasi darurat, kecepatan dan kolaborasi adalah kunci,” ucapnya.
Selain penanganan darurat, Kementerian PU melalui BWS Sumatera I juga menyiapkan perbaikan tanggul Sungai Lae Suraya dan normalisasi sungai. Langkah ini dilakukan untuk memperlancar aliran air serta mengurangi risiko banjir susulan di kawasan terdampak.
Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan penanganan infrastruktur terdampak berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
